APARATUR KECAMATAN DAN KELURAHAN IKUT SOSIALISASI KEARSIPAN DAERAH

Pemerintahan & Hukum Pendidikan & Sosbud


ATAMBUA, Sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang Kearsipan adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai kearsipan. Pentingnya arsip dalam kehidupan bernegara, sangat diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah.

Wakil Bupati Belu Drs. J. T. Ose Luan pada kesempatan tersebut menjelaskan Arsip yang tertib, baik dan tersusun rapi tentu akan memudahkan kita dalam melihat dan meninjau kembali pekerjaan dan dokumen yang telah kita lakukan.

“Arsip merupakan dokumen penting yang harus dijaga, keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip yang dikelolanya. Sebagai sumber informasi dalam administrasi perkantoran, Arsip memiliki nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti resmi mengenai penyelenggara aministrasi Pemerintah dan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Wabup Ose Luan pada Acara Pembukaan Sosialisasi Kearsipan Daerah Bagi Aparatur Kecamatan dan Keluarahan di Aula Betelalenok, Kamis (21/3/2019).

            Sambung Wabup, arsip sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan juga berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karenanya, keberadaan arsip harus dilindungi dan diselamatkan, dan dikelola secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan tentang pengelolaan arsip sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan maka kegiatan sosialisasi ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata kearsipan yang dinamis disetiap unit kerja serta meningkatkan tertib admnistrasi dalam menunjang tugas pemerintahan,” jelas Wabup.

            Mengingat pentingnya arsip, Wabup Belu mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan bagi para pelaku kearsipan. Menurutnya, melalui kegiatan ini para pelaku atau pengelola arsip dapat memperoleh pengetahuan makna Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta meningkatkan penyelenggaraan pemahaman kearsipan OPD yang sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan nasional.

“Saya meminta perhatian kepada para peserta agar mengikuti kegiatan ini secara serius, sehingga saudara-saudara mendapatkan ilmu pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mengelola arsip dengan baik dan yang menjadi penting adalah pengawasan dan penilaian tentang pengelolaan kearsipan daerah akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Untuk pengelolaan Arsip telah ditentukan tiga nama oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, agar mereka di berikan tanggungjawab khusus dalam pengelolaan arsip pada OPD masing-masing, sehingga dapat menyediakan layanan informasi arsip yang akurat, tepat, cepat sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Wabup menambah, peserta juga akan mendapat motivasi dan dorongan dalam melaksanakan kegiatan pengarsipan yang baik dan benar dan mengetahui sangksi yang akan diperoleh terhadap pengelolaan arsip yang salah.

“Arsip tidak hanya dipandang sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen organisasi. Keberhasilan pengelolaan arsip dengan sendirinya akan mempengaruhi kinerja organisasi, karena arsip pada organisasi secara nyata dan berkelanjutan memberikan dukungan kelancaran terhadap keseluruhan proses manajemen organisasi,” tutup Wabup.

            Materi yang di sampaikan adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Manajemen Tata Kelola dan Penataan Kearsipan Kabupaten Belu, dan  Pembinaan dan Pengawasan. Turut hadir Sekretaris Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Drs. Doris Alexander Rihi, M. Si. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Drs. Ludovikus Manu dan Para Peserta Sosialisasi. (pkpsetdabelu).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *