KESEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI DAPAT MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum


ATAMBUA, Kesediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan lebih mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dapat menghubungkan sentra produksi dan perdagangan. Sebagai komponen penting dalam keberhasilan pembangunan, kesediaan infrastruktur perlu diimbangi dengan  bukti  nyata dan upaya pemeliharaan secara rutin dan berkala. Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Januaria Awalde Berek pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2019 di Gedung Wanita Bete Lalenok Atambua, Selasa (2/4/2019).

Selain infrastruktur, Dewan juga menyampaikan pikiran-pikiran terkait peningkatan produktifitas pertanian dan juga pengembangan potensi daerah pada sektor industri kecil dan menengah, perdagangan serta pariwisata dalam rangka kedaulatan pangan dan energi.

“Masing-masing sektor tersebut secara nyata menjadi kegiatan penting dalam menopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belu yang seharusnya mendapat perhatian yang cukup dan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengganguran dan juga kemiskinan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, upaya peningkatan kualitas akses pelayanan dasar kepada masyarakat harus didukung oleh efektifitas pemerintah daerah. Pasalnya dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sendirinya masyarakat akan semakin maju dan berdampak positif bagi pembangunan Rai Belu. “Pokok-pokok pikiran DPR dihimpun dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Belu, kiranya Dewan berharap agar kiranya seluruh pokok pikiran dapat kita singkronkan dengan rencana kerja dari masing-masing OPD, intinya bermuara pada pelayanan program kegiatan dari masing-masing OPD,” jelasnya

Dewan juga meminta, agar pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya dari segi infrastruktur saja namun juga dalam bidang keterampilan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bisa mendapatkan sertifikat keterampilan dan keahlian.

“Pelatihan keterampilan sangat perlu diberikan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat menciptakan tenaga kerja yang memiliki skill yang tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja juga usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambah Awalde Berek.

Pada prinsipnya, lembaga DPR melihat kepada ketentuan, amanat dan regulasi. DPRD Belu sependapat untuk mendukung tahapan dari awal hingga pada hari ini.

“Dalam Tri Fungsi DPR, kami tidak akan mengusulkan pokok-pokok pikiran DPR diluar dari pada usulan masyarakat sebagai sasaran penerima program. Saya atas nama pimpinan memberikan saran, pendapat atas nama teman-teman anggota DPR, kiranya kami satu hati mendukung usulan dari Musrenbangdus, Musrenbangcam maupun Renja dari masing-masing OPD, untuk menjawab program yang masyarakat usulkan. Didalam dukungan anggaran, kami sependapat dan searah, sehingga segala usulan akan menjadi Shortlist sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai prioritas program yang dapat menyentuh kepentingan rakyat Belu,” katanya.

            Lebih jauh, Ketua DPRD Kabupaten Belu ini memandang, sebagai pelaksana tri fungsi, pihaknya tidak berlawanan arah dengan Pemerintah Kabupaten Belu.

“Sebagai representasi dari masyarakat, kami sangat mendukung program-program yang diusulkan sesuai kemampuan keuangan kita.  Dalam hal anggaran kami selalu mendorong dan mendukung penuh pelaksanaan program  yang pro rakyat. Didalam forum ini kami juga perlu menyampaikan bahwa,  sesuai data penyebaran program, tentu setiap kecamatan terjawab 90 persen sesuai usulan dari masing-masing kecamatan. Sehingga dari kelebihan keuangan yang ada, baru kita bisa mengganggarkan kebutuhan-kebutuhan di prioritas kedua,” ujar Awalde.

Oleh karena itu, kami merasa bahwa pertemuan ini adalah mementum yang sangat strategis untuk melihat secara teknis, apakah sudah singkron atau tidak. Menurutnya, forum hari ini tidak bisa merubah seluruh proses tahapan yang sudah kita lewati. “Harapan dari kami bahwa, untuk kebutuhan-kebutuhan yang prioritas seperti air, perumahan dan  pemberdayaan masyarakat, harus menjadi super prioritas dengan tidak mengesampingkan pelayanan-pelayanan dasar lainnya,  sehingga didalam penganggarannya akan terjawab pada tahun 2020. Kami akan melihat, mendengar, menampung dan akan mengawalnya sehingga proses demokrasi ini terjawab secara baik,” pungkasnya. (pkpsetdabelu/Michello).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *