Kadis PMD Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, S.IP

DAMPAK COVID-19, 9.650 KK DI 69 DESA TERDATA TERIMA BLT DANA DESA

Covid-19

TASIFETO TIMUR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo,S.IP dalam acara Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam rangka penaggulangan dampak Covid-19 di Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur melaporkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Desa telah merevisi regulasi pengelolaan dana desa diantaranya Permendes no. 6 tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kemendes nomor 8 tahun 2020 dan regulasi lainnya tentang Desa tanggap Covid-19.

“Seluruh perubahan regulasi tersebut merubah prioritas kegiatan yang didanai oleh dana desa dengan fokus pada 3 hal yaitu, pencegahan dan penangganan covid-19, padat karya tunai desa, dan Bantuan langsung tunai desa,” tandas Nona Alo.

Lanjutnya, dengan ditetapkannya PMK nomor 35 tahun 2020 dan PMK 40 tahun 2020 , Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan.

“Dengan ditetapkan PMK tersebut, kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan pada APBDes murni 2020 harus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan ketentuan regulasi desa tanggap covid, padat karya dan BLT,” jelas Nona Alo.

Disampaikan juga bahwa untuk 69 Desa di kabupaten Belu perubahan APBDes sementara berproses.

“Untuk 69 desa di Kabupaten Belu perubahan APBDes sementara berproses dan akan berakhir pada minggu ini, selanjutnya perubahan APBDes tersebut dibawa dalam musyawarah khusus untuk penetapan dan proses selanjutnya termasuk penyaluran BLT,” ungkap Kadis PMD itu.

Nona Alo juga menyampaikan, sampai dengan kemarin (30/4) dari 69 desa terdapat 42 desa yang telah salur Tahap I Dana Desa, sementara yang lainnya sementara berproses di BPKAD dan KPPN Atambua.

“Direncanakan pada minggu kedua bulan Mei seluruh desa sudah salur Tahap I sehingga dapat disalurkan BLT Dana Desa ke masing – masing keluarga miskin penerima manfaat sesuai hasil pendataan dan penetapan oleh desa dan mengetahui camat,” terangnya.

Lanjutnya, sesuai hasil pendataan KK miskin yang telah disampaikan ke Dinas PMD Belu bahwa, KK miskin penerima BLT yang didanai oleh dana desa tahun 2020 sebanyak 9.650 Kepala Keluarga dengan total anggaran Rp. 14.904.000.000. Data ini telah diverifikasi oleh kepala desa dan perangkatnya bersama BPD dalam musyawarah khusus masing –masing desa dengan mengetahui camat masing – masing.

“Adapun sasaran penerima BLT Dana Desa adalah Keluarga non PKH atau BPNT, yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” ucapnya.

Terkait mekanisme pendataan, Kadis PMD menjelaskan basis pendataan di RT/RW yang dilakukan relawan desa covid 19 atau perangkat desa selanjutnya dimusyawarahkan khusus tingkat desa. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT dana Desa ditandatangani Kepala Desa, Ketua BPD, dan disahkan oleh Bupati atau dapat diwakilkan ke Camat.

Adapun metode dan mekanisme penyaluran, untuk pagu dana desa kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT ditetapkan 25 persen dari dana desa. Sementara untuk pagu Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, maka alokasi BLT sebesar 30 persen dan pagu dana desa di atas Rp 1,2 miliar, alokasinya ditetapkan 35 persen. Khusus untuk desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten. Penyaluran dilaksanakan dengan metode non cash atau diserahkan buku rekening BRI beserta ATM dengan saldo didalamnya Rp. 1.800.000 untuk tiga bulan atau Rp. 600.000 per KK per bulan, dimulai bulan april 2020 dan penarikannya secara bertahap atau tidak dapat diambil sekaligus.

Disampaikan juga, bagi desa yang tidak menganggarkan atau menyalurkan BLT Dana Desa maka akan dikenai sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III. (prokompimbelu/rey/michael)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *