AMANKAN PEMILU, POLRES BELU GELAR OPS MANTAP BRATA

Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Kepolisian Resor Belu yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Belu dan Malaka menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata di Lapangan Umum Atambua, Jumat (22/3/2019). Apel gelar pasukan ini dalam rangka kesiapan Pengamanan Kampanye Terbuka dan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019. Apel gelar pasukan ini dipimpin Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si dan Dandim 1605/Belu, Letkol Inf. Ari Dwi Nugroho.

Dalam amanat tertulis Menko Polhukam RI, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H yang dibacakan Kapolres Belu selaku Inspektur Apel menyampaikan, Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tolak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan kemudian pemilu serentak ini juga menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia International. 
“Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung pada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya anggota Parpol dan masyarakat saja yang harus taat dan patuh terhadap berbagai ketentuan yang ada tetapi pihak penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan BKPP yang wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI Polri yang berada diluar lingkup penyelenggara pemilu akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,”  ungkap Kapolri.

Pemilu serentak tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. 
“Melihat konteks pelaksanaan pemilu tersebut, sedapat mungkin opini kita semua diarahkan bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain namun sejatinya pemilu serentak tahun 2019 adalah memilih pemimpin bukan mengadu pemimpin dan momen ini harus menjadi ajang untuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapat kepercayaan rakyat yang akan memilihnya untuk menjadi pemimpin nasional,” jelasnya.

Kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman dan gangguan hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraan. 
“Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawan pemilu yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu di setiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan, pengamanan dan sisi ketertiban didalam masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk segera mengenali, menemukan dan mengorganisir serta mengatadi hambatan-hambatan tersebut. 
TNI Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak tahun 2019. Apabila  menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan menggangu jalannya pemilu serentak tahun 2019,” imbau Kapolri.

Kita bersama turut merasakan bahwa dalam tahapan pemilu serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita hoax, dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya. Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yang dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. “Demikian pula dengan semakin kuatnya politik identitas menggunakan isu SARA telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas untuk menentukan pilihan politiknya,” tandasnya.

Penyebaran berita hoax dan politik identitas dalam ajang pemilu serentak tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas. 
Kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif di seluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya.
“Jumlah kekuatan TNI Polri yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu serentak 2019 adalah sebanyak 453. 133 orang didukung denggan alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada dengan jumlah kuadron TNI Polri yang cukup besar. Hal ini kita laksanakan semata-mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas,” katanya.

Sebagai prajurit TNI Polri, kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas pengamanan pemilu serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. 
“Untuk itu saya berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab, karena bagi Prajurit (TNI-Polri) tugas adalah kehorrmatan yang tidak ternilai harganya. Dalam melaksanakan tugas pengamanan tersebut, seluruh prajurit TNI-Polri yang terlibat diminta untuk mempedomani prosedur tetap yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum,” pungkasnya.(pkpsetdbelu/michaello).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *