ATAMBUA MENAWARKAN SUASANA BARU BAGI KEHADIRAN OJK

Ekonomi Pembangunan

ATAMBUA,  Atambua, Ibu Kota Kabupaten Belu sebagai beranda depan NKRI di daerah perbatasan, menawarkan suasana baru bagi kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT. Hal itu disampaikan Kepala OJK NTT Robert H. P. Sianipar dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR Semester I Tahun 2019 dan Pelatihan Manejemen Resiko & Audit Internal BPR di Ballroom Hotel Kingstar Atambua, Kamis (18/7).

Robert Sianipar mengatakan, selain memberikan suasana yang baru bagi OJK,  sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta asal daerah lain untuk melihat dan menginspirasi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah ini.

“Tidak terasa di tahun 2019 ini, kita sudah memasuki bulan Juli. Artinya kita sudah menjalankan setengah dari program kerja yang sudah kita susun diawal tahun. Saat ini waktunya kita untuk mengevaluasi, apakah program kerja yang sudah kita susun diawal tahun sudah tercapai atau perlu kita melakukan program-program yang lebih meningkat lagi untuk mencapai target-target yang sudah di tetapkan seperti yang sudah kami laksanakan  pada kesempatan sebelumnya,”  ungkap Roberth.

Evaluasi kinerja ini merupakan program kerja OJK untuk memberikan informasi mengenai isu-isu strategis secara global, nasional maupun kondisi ekonomi di Provinsi NTT. Dijelaskan bahwa, perkembangan ekonomi dunia saat ini sedang mengalami pengaruh penurunan akibat adanya ekskalasi. Tegangan hubungan dagang ini menyebabkan penurunan volume perdagangan dunia dan perlambat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara termasuk di negara kita, Indonesia.

“Sejalan dengan perlambatan penurunan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan satu  tahun 2019 baru mencapai 5,07%. Pada triwulan dua diperkirakan dikisaran 5 – 5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan karena kinerja.  Ekspor juga mengalami penurunan karena ketegangan hubungan dagang ini terdampak pada turunan kinerja ekspor akibat terbatasnya permintaan dunia dan turunnya harga beberapa komoditas ekspor. Lalu dampaknya bagi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di NTT pada triwulan satu mencapai 5,09%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun terutama disebabkan keterlambatan konsumsi  Pemerintah seiring teraliasasinya belanja Pemerintah di awal tahun,” beber Ketua OJK NTT.

Ditengah keterlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik, stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga dengan fungsi intermidiasi berjalan dengan baik dan resiko kredit yang masih terkendali.

“Kami mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada bulan Mei tahun 2019 tercatat 11,13% yang audien lebih meningkat dibandingkan dengan bulan April 11,12%. Sementara resiko kredit masih terkendali dengan angka NPL pada bulan Mei tetap rendah dikisaran 2,61%. Sedangkan pertumbuhan dana pada pihak ketiga pada bulan Mei sebesar 6,27%, menurun dibandingkan bulan April tahun 2019,” terangnya.

Angka pertumbuhan kredit di Provinsi NTT masih lebih tinggi dari pada pertumbuhan nasional. Resiko kredit juga lebih rendah di bandingkan nasional. Kondisi ini Menggambarkan kondisi industri perbankkan khususnya BPR masih tergolong baik.

“Sampai dengan bulan Mei 2019, meskipun pertumbuhan BPN menunjukan tumbuhan yang positif, namun secara year on year aset, BPN tumbuh 8,2%, dana pihak ketiga 8,9%, dan kredit 11,54% sampai dengan Juni. Pada umumnya BPR di NTT masih menunjukan perkembangan yang positif, asetnya tumbuh 2,18%, dana pihak ketiga 2,08% dan kredit 8,17%,” ungkapnya.

Berdasarkan kinerja tersebut, OJK menilai masih perlu dilakukan pangawasan yang tentunya bagaimana BPR meningkatkan daya saing. Dari hasil pengawasan kami ada dua BPR yang sudah mencapai target aset.  tiga BPR sudah melampaui target penghimpunan dana pihak ketiga dan dua BPR sudah melampaui target penyaluran kredit sampai dengan posisi  semester satu, sisanya masih ada di bawah target tapi devisiasi tidak terlalu besar jadi pencapaiannya 90% lebih.

“Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap perkembangan BPR terutama dalam hal intermediasi, pada kesempatan ini kami juga melakukan diskusi bagaimana optimalisasi pertumbuhan kredit dan disini kami sudah mengundang Para Nara Sumber. harapan kami, bapak ibu bisa memanfaatkan sesi diskusi tersebut dan mendiskusikan atau menanyakan lebih jauh bagaimana kira – kira kondisi dan peluang perekonomian diwaktu mendatang,” katanya.

Selain tantangan untuk mencapai target, Roberth mengemukakan rencana bisnis ke depan bahwa,  BPR akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan di antaranya persaingan dalam menjangkau pasar. Persaingan BPR bukan hanya terhadap lembaga keuangan formal tapi juga yang marak belakangan ini seperti Fintec atau (Fainancial Tecnologi). BPR perlu menyikapi persaingan ini dengan melakukan inovasi dengan memanfaakan teknologi untuk menjalankan bisnis BPR.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa bukan hal yang mudah bagi BPR untuk melakukan penerapan teknologi informasi, karena ini memerlukan belanja modal yang cukup besar. Kami mencatat sesuai data nasional pada Mei 2019 sebanyak 1.300 BPR memiliki modal di bawah 15 milyar dan ada 722 BPR yang memiliki modal dibawah 6 milyar dan sementara di NTT ada 9 BPR yang memiliki modal inti dibawah 15 milyar, kemudian 4 BPR masih memiliki modal inti di bawah 6 miliyar,” ujarnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, OJK sudah mengatur agar modal inti minimum BPR secara bertahap dipenuhi sampai dengan 6 milyar dan paling lambat akhir tahun 2024, tentunya secara bertahap. Dalam rangka peningkatan kualitas BPR di NTT, OJK juga melakukan evaluasi dan mengadakan kegiatan untuk membekali pemahaman BPR terkait ketentuan yang berlaku.

“Pada kesempatan ini, akan dilakukan penyegaran terhadap tiga ketentuan yaitu penerapan managemen resiko, kemudian pelaksanaan fungsi audit internal dan kualitas aktiva produktif. Penyegaran ini kami pandang perlu karena berdasarkan hasil pengawasan masih ada beberapa kelemahan dalam penerapannya mengingat ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif tersebut mulai diterapkan pada tanggal 1 Desember 2019. Jadi perlu ada persiapan bagaimana menerapkannya, bagaimana dukungan IT, bagaimana pemahaman sumberdaya Manusia supaya ketentuan itu bisa dijalankan dengan baik. Selain sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, OJK juga menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Jadi nanti kita juga akan memberikan sesi mengenai bagaimana pelaksanakan  perlindungan konsumen yang sudah dilakukan BPR selama ini. Kami punya data statistik bagaimana angka pengaduan konsumen terkait dengan produk layanan jasa dan keuangan yag diberikan BPR,” pungkasnya.(Pkpsetdabelu/Reynaldo Klau).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *