BAHASA INDONESIA DALAM NASKAH DINAS SERING SALAH

Pendidikan & Sosbud

ATAMBUA, Penggunaan tata bahasa Indonesia terutama dalam tata naskah dinas masih sering ditemukan kesalahan. Hal tersebut disebabkan karena bukan tidak mengerti tata bahasa, namun karena kebiasaan tidak diperbaiki. Menyikapi fenomena ini, oleh  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Penyuluhan Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Aparat Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu di Aula SMAK Suria Atambua, Rabu (18/9/2019). Penyuluhan Penggunaan Bahasa Indonesia diikuti 40 ASN yang mewakili masing-masing OPD. (Rabu, 18 September 2019 sampai Kamis, 19 September  2019).

Haniva Yunita Leo, S.Pd dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengatakan, penyuluhan bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan agar dalam penulisan tata naskah dinas harus berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Selama dua hari pelaksanaan penyuluhan ini, kita bekali peserta dengan pengetahuan yang lengkap dari dasar, mulai dari kosakata baku, pilihan kata dan istilah dalam persuratan. Selain itu Ejaan dalam surat dinas, harus memperhatikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ( PUEYD) yang ditetapkan oleh Keppres pada tahun 1972,  kemudian direvisi lagi dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI),” jelas Yunita.

Ia menambah, PUEBI mengatur, antara lain: pemakaian huruf (kapital, nonkapital/kecil); penulisan kata (kata tunggal, gabungan kata), penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca.

Menyinggung Ragam, Bagian, dan bahasa dari Naskah Surat Dinas, Haniva mengutarakan bahwa Surat  adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain.

Fungsi surat meliputi ; sebagai Bukti Tertulis (Terutama surat-surat Perjanjian.), Bukti Sejarah (Surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi.), Pedoman Kerja (Surat putusan atau instruksi.), Alat Pengingat dan sebagai wakil penulis,” ujarnya.

Yunita membeberkan, Jenis Naskah Dinas dalam Permendikbud Nomor 74 Tahun 2015 terdiri-dari, Naskah dinas pengaturan, Naskah dinas penetapan, Naskah dinas penugasan, Naskah dinas korespondensi, Naskah dinas khusus dan Naskah dinas elektronik.

“Naskah dinas pengaturan meliputi  : Peraturan, Surat Edaran, Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintah;  Naskah dinas penetapan meliputi keputusan; Naskah Dinas Penugasan meliputi Instruksi, Surat Perintah dan Surat Tugas; Naskah Dinas Korespondensi meliputi Nota Dinas, Memo, Surat Dinas, Surat Undangan dan Surat Pengantar ; Naskah Dinas Khusus meliputi : Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Pernyataan, Pengumuman, Laporan dan Natula,” sebutnya.

Terkait format surat dinas, Yunita mengatakan terdapat enam bentuk format surat dinas yang harus diketahui yakni Format lurus penuh (full block style);   Format lurus (block style);  Format setengah lurus A (semiblock style); Format setengah lurus B;  Format lekuk atau format bergerigi (indented style) dan Format paragraf menggantung (hanging paragraph style).

Bagian surat dinas terdiri-dari  kepala surat, pembuka surat, isi surat dan penutup surat.

“Kepala surat terdiri-dari lambang, nama instansi, alamat, nomor telepon, faksimile dan laman; Pembuka surat meliputi nomor surat, sifat, lampiran, hal, tanggal, bulan, tahun , alamat tujuan dan salam pembuka; si surat meliputi kalimat pengantar/pendahuluan, isi dan kalimat penutup; sedangkan Penutup surat terdiri-dari salam penutup, nama jabatan penandatangan, nama pejabat penanda tangan, tanda tangan, nomor induk pegawai (NIP), pangkat dan golongan, cap dinas atau cap jabatan, tembusan (jika ada) dan inisial,” terangnya.

Setiap ASN ungkap Yunita bahwa, selain menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, juga  memahami  secara benar kaidah-kaidahnya.

“Sering kali terdapat kekeliruan dalam penggunaan bahasa Indonesia dan dijumpai pada fasilitas publik, termasuk dalam naskah dan publikasi resmi instansi pemerintah dari aspek ejaan, diksi, kalimat dan paragraph,” tandasnya. (Pkpsetdabelu/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *