BELU MASUK DALAM ZONA MERAH, PELAYANAN PUBLIK HARUS DITINGKATKAN

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

Bupati Belu, Willybrodus Lay saat memberikan arahan saat membuka rapat Koordinasi Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Publik di Gedung Plaza Perijinan, Kamis (28/2).

ATAMBUA, Seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi, tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang prima harus dilaksanakan secara konsisten. Saat ini masih banyak ditemukan berbagai keluhan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat fungsi utama pemerintah dalam hal ini adalah melayani masyarakat.

Bupati Belu Willybrodus Lay, SH mengatakan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Ombudsman, prospek Pelayanan Publik di Belu berada dalam zona merah dan masih jauh dari harapan.

“Sebagai contoh, banyak warga yang belum mengurus IMB dengan alasan dipersulit saat pengurusan di lapangan. Oleh karenanya, semua perijinan harusnya mempunyai target, termasuk pengurusan IMB,” ujarnya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Publik yang digelar di Gedung Plaza Perijinan Kabupaten Belu, Kamis (21/2/2019).

Dijelaskan Bupati Lay, dengan adanya Plaza Perijinan, semua urusan perijinan dapat dilakukan di satu titik yaitu Plaza Pelayanan Publik.

“Kadis Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) harus melaporkan secara rutin berapa banyak instansi perijinan yang sudah terdaftar untuk menempati tempat ini, sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan pengresmian,” ungkapnya.

Para Pimpian OPD saat mendengar arahan Bupati Belu

Bupati Willy juga menghimbau agar prospek Pelayanan Publik di Kabupaten Belu terus ditingkatkan sehingga bisa masuk dalam zona hijau.

“Untuk masuk zona hijau, kurang lebih kita perlu memiliki seratus perijinan yang sudah menempati Plaza Perijinan ini. Saat ini baru terdapat 63 perijinan, untuk itu setiap OPD segera melaporkan perijinan – perijinan yang terdapat pada OPD nya masing – masing untuk kemudian dimasukkan dalam Plaza Perijinan ini, sehingga dalam waktu dekat kita sudah bisa merilis jumlah Perijinan yang ada, termasuk Bank dan Notaris,” jelas Bupati Willy.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu, R. Th. Jossetiyawan Manek, S.Pt menambahkan, Rapat bidang pelayanan publik hari ini untuk menyikapi hasil dari Ombudsman dimana Kabupaten Belu masih berada dalam zona merah.

“Untuk keluar dari zona merah dan berada dalam zona hijau seperti yang disampaikan Bupati Belu dapat kita lakukan dalam satu dua bulan kedepan, hal ini sudah dibuktikan tahun lalu berkaitan dengan Renaksi KPK dimana kita menempati urutan pertama,” jelasnya.  

Lanjut Iwan Manek, kategori zona merah menurut scooring Ombudsman memiliki sembilan indikator / variabel, mulai dari standar pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi, atribut, sarana prasana dan lainnya yang tidak membutuhkan anggaran yang besar.

“Hanya dengan memberikan sentuhan pelayanan yang optimal, kenyamanan serta komitmen bersama dapat membawa kita keluar dari zona merah. Sehingga saat kunjungan Ombudsman ke Belu pada bulan Mei, dipastikan kita sudah berada di zona hijau atau minimal berada pada zona kuning,” tandasnya.

Lebih jauh, Iwan Manek menjelaskan, peran Inspektorat berkaitan dengan pelayanan publik adalah sebagai self assessment atau penilaian mandiri yang diwajibkan untuk menilai OPD – OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Melalui rencana aksi yang dilakukan, diharapkan dalam satu atau dua bulan kedepan setiap indikator penilaian itu dapat teratasi. Begitu pelayanan publik itu optimal, bukan reward yang kita harapkan, namun ini bagian dari reformasi birokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.(pkpsetdabelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *