BPNT PENGGANTI RASTRA MULAI DIPERKENALKAN

Ekonomi Pembangunan

ATAMBUA, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program Pemerintah Pusat Pengganti Rastra (Beras Untuk Keluarga Sejahtera). Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan / e-warong yang bekerja sama dengan Bank dan Bulog.

Seperti diungkapkan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH dalam kesempatan launching BPNT Kabupaten Belu tahun 2019 di Aula Kantor Lurah Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Senin (24/6/2019). Hadir dalam acara launching, Kepala BRI KancaAtambua, Tim Koordinasi Bansos Pangan, Kepala Bulog Sub Divre Atambua, Pimpinan OPD terkait dan Keluarga Penerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai. 

Bupati Lay mengatakan, perubahan bentuk pengambilan bantuan pangan yang semula bersifat tunai menjadi non tunai dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan masyarakat sebagai penerima bantuan diberikan pilihan dan kendali untuk membeli sesuai kebutuhan.

“BPNT merupakan program pemerintah  berkelanjutan dari program-program sebelumnya. Kartu yang sudah diterima dijaga jangan sampai rusak. Dengan kartu ini, KPM bisa gunakan untuk membeli beras dan telur,” ujarnya.  

Kata Bupati Willy, keberadaan BPNT  dapat  memberikan akses jasa keuangan kepada keluarga penerima bantuan dan usaha eceran masyarakat. Selain mendorong usaha kecil masyarakat untuk memperoleh pelanggan, program BPNT dimaksudkan untuk meningkatkan  penghasilan dengan melayani keluarga penerima manfaat.

“Saya minta perhatian kepada semua pihak, mulai dari Tim Koordinasi Pangan Kabupaten Belu, Bank Penyalur bersama Agen Penyalur, Para Camat dan Kepala Desa serta Lurah agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan dan manfaat  bantuan ini dapat tercapai sesuai harapan pemerintah dan masyarakat,”  tandasnya.

Disampaikan pula, program ini sangat bermanfaat bagi ibu menyusui yang membutuhkan asupan gizi. Hal itu dimaksudkan agar kelak, anak bisa bertumbuh dengan asupan gizi yang maksimal.

“Banyak anak yang tumbuh kerdil karena kurang perhatian. Orang tua lebih mementingkan kebutuhan untuk membeli rokok dan adat ,sehingga mengabaikan kesehatan  dan pendidikan anak-anak. Saya berbicara seperti ini pasti ada yang bilang tidak baik, tetapi ini untuk kebaikan kita. Kadang kita utang untuk buat pesta dan adat, namun kita sendiri masih pegang kartu bantuan sosial untuk hidup,” katanya.

Bagi KPM yang mempunyai kebun, Bupati Belu meminta kepada para pendamping untuk ikut  mencari solusi agar para penerima manfaat dapat keluar dari status kemiskinan dan tidak tergantung lagi dengan bantuan sosial.

“KPM yang punya kebun harus tanam, misalnya dengan menanam lamtoro bagi yang memelihar ternak sapi. KPM juga bisa menanam tanaman produktif lainnya jika memiliki lahan yang luas pada saat musim hujan,” imbuh Bupati.

Sementara untuk para KPM yang memiliki ketrampilan menenun, dapat menggunakan pewarna alami untuk meningkatkan kualitas produksi serta nilai jual kain tenun.

“Bagi ibu- ibu rumah tangga bisa menenun dirumah, kemudian tenunannya dijual. Kita harus belajar berbuat sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan,” tukasnya.

Sebelumnya  Kadis Sosial Kabupaten Belu, Elly CH. Rambitan, SH selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa, Penetapan Kementerian Sosial RI  terhitung bulan Juni 2019 Kabupaten Belu menjadi daerah perluasan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan sosial tersebut bersumber dari APBN yang disalurkan dalam bentuk Non tunai dari Pemerintah Pusat kepada KPM setiap Bulannya sebesar 110 ribu rupiah per KPM per Bulan melalui mekanisme uang elektronik.

“Bantuan Sosial ini hanya digunakan untuk membeli bahan berupa Beras dan atau Telur ataupun keduanya dipedagang bahan pangan yang disebut elektronik warung gotong royong atau e-warong sebagai agen penyalur dari Bank BRI yang ditetapkan Kemensos sebagai bank penyalur BPNT diwilayah NTT,” jelas Kadis Rambitan.

Sementara Kepala Bank BRI Atambua, Stefanus Juarto mengatakan,  BRI masih mendapat kepercayaan dari  Pemerintah sebagai Bank penyalur bagi para KPM di Kabupaten Belu.

“Kemarin yang bapak ibu terima berupa beras sekarang diganti dengan kartu. Nilai uang di dalam kartu sebesar Rp. 110.000. Kartu tersebut dapat digunakan di agen BRIlink untuk ditukarkan dengan telur dan beras dengan harga normal sesuai jumlah uang yang terdapat pada kartu,” ucap Juarto.

Ia menegaskan, Agen dilarang menaikkan harga barang diluar harga pasar dan kartu tersebut hanya bisa digunakan untuk 2 jenis barang  seperti beras dan telur.

“Bantuan ini bisa dicairkan diatas tgl 10 setiap bulannya. Penerima akan menerima kartu dan Buku, buku ini bertujuan agar KPM bisa menyimpan uang dari penghasilan lain sebagai uang simpanan,” tandas Juarto.

Untuk diketahui, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Program BPNT,  yaitu: Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;  Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia;    Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.  (Pkpsetdabelu/Reynaldo Klau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *