BPP PROVINSI NTT GELAR RAKOR PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN

Ekonomi Pembangunan

ATAMBUA. Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi Nusa Tenggara Timur  menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Perbatasan RI-RDTL, Kabupaten Belu. Rakor perencanaan tata ruang dimaksudkan untuk mendapat berbagai masukan dan konsep-konsep penataan ruang kawasan dari berbagai sector yang ada diwilayah perbatasan. Selain untuk meminimalisir permasalahan penataan ruang yang ada dikawasan perbatasan, rakot tersebut juga dilaksanakan untuk mendapatkan pemetaan ruang yang maksimal sesuai fungsinya. Hal itu dikemukakan Kasubid Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dan Laut, Maria M. Mangu, S.Sos di Aula Hotel King Star Aambua, Jumat (20/9/2019).

Maria Mangu menjelaskan Pemerintah saat ini terus berupaya mempercepat arah pembangunan wilayah-wilayah perbatasan yang merupakan garda terdepan NKRI dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik maupun non fisik demi mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI.

“Sering kali Pemerintah dihadapkan dengan pelbagai permasalahan yang terjadi diwilayah perbatasan, seperti belum tertata secara baik ruang-ruang yang ada di kawasan perbatasan, adanya pemanfaatan jalir-jalur tidak resmi (jalan tikus) untuk menyelundupkan barang, orang dan narkoba yang merupakan kejahatan transaksional yang bisa menghancurkan NKRI. Dengan demikian dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat baik yang berada di wilayah perbatasan maupun diwilayah lainnya,” ungkap Kabid Maria.

Maria mengatakan pelaksanaan rakor bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta sumber daya masyarakat perbatasan, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dikawasan perbatasan.

“Selain itu membangun komunikasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dikawasan perbatasan serta membangun pemahaman dan persepsi yang sama serta merencanakan program dan kegiatan dalam mengelola kawasan perbatasan,” katanya.

Kegiatan yang diikuti 95 orang dari berbagai instansi teknis provinsi dan kabupaten ini,  diselenggarakan selama dua hari (19-20 September 2019).

“Instansi teknis provinsi sebanyak 8 orang, Kabupaten dan Camat Perbatasan 24 orang, Instansi teknis daratan Timor yang meliputi Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka dan Camat Perbatasan sebanyak 30 orang. Sedangkan Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua sebanyak 33 orang,” beber Maria Mangu.

Kegiatan rakor, menghadirkan narasumber yakni Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kepala Asisten Deputi Tata Ruang pada BNPP RI, Kepala Bappelitbang Provinsi NTT dan Kepala Dinas PU dan Perumahan Provinsi NTT.  (Pkpsetdabelu/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *