BUPATI WILLY : SETIAP OPD HARUS TANGGAP TERHADAP KEADAAN DARURAT

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum


ATAMBUA, Untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta percepatan pembangunan di Kabupaten Belu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk  tanggap terhadap keadaan darurat yang terjadi di masyarakat dengan memberikan pelayanan secara optimal.

Penegasan itu disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH saat membuka Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Belu tahun 2019 di Aula Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Senin (18/3/2019).

‘’Melalui forum ini saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Pemerintah harus hadir saat masyarakat membutuhkan dan terus memberikan pelayanan secara layak dan terbaik untuk masyarakat,’’ kata Bupati Willy dihadapan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Anggota DPRD Kabupaten Belu, para Pimpinan OPD, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Belu.

Bupati Willy  menjelaskan, forum OPD ini sangat penting karena dalam forum ini pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bersama – sama berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan.

“Kita sekalian hadir di tempat ini karena forum ini sangat penting. Penting karena pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bersama – sama berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan, sehingga pembangunan ini dapat direncanakan secara baik,” ungkap Willy Lay.

Bupati Belu, Willibrodus Lay, SH memberikan arahan
saat membuka Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Belu tahun 2019

Bupati Willy juga menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh elemen masyarakat terus bersinergi membangun Belu yang berkualitas, mandiri, maju, demokratis dan berbudaya.

“Untuk mewujudkan Belu yang berkualitas, mandiri, maju, demokratis dan berbudaya, perlu adanya sinergitas pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melalui berbagai instrumen salah satunya pendidikan yaitu dengan menyelaraskan kualitas pendidikan dan biaya pendanaan melalui beasiswa dan kredit pendidikan bagi masyarakat. Selain itu, juga melalui program – program unggulan desa, seperti maek bako yang telah dicanangkan di tahun 2016 dan saat ini harganya terus meningkat mencapai lima puluh ribu rupiah per kilo,” tandas Willy.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu, Robertus Yeremias Mali, SP menyampaikan, forum ini merupakan salah satu tahapan dalam proses rancangan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana proses penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara bersama – sama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

Dijelaskan juga, forum perangkat daerah adalah forum musyawarah bersama antara pelaku pembangunan untuk memaduserasikan program dan prioritas pembangunan hasil musrembang RKPD kabupaten di kecamatan dan pokok – pokok pikiran hasil reses DPRD dalam rencangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

“Forum musrembang tahun 2019, menghasilkan jenis usulan prioritas (sortlist) bidang ekonomi 31 jenis usulan, infrastruktur 11 jenis usulan, bidang sosial budaya 15 usulan. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu, untuk menyelaraskan program kegiatan OPD dengan usulan prioritas hasil musrembang RKPD Kabupaten di kecamatan,” ujar Robert Mali.

Robert menambah,  selain mempertajam indikator serta target program kegiatan OPD sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya, Menyelaraskan program kegiatan antara OPD dalam rangka optimalisasi pencapaian target sasaran dalam dokumen RPJMD sesuai kewenangan, tugas dan fungsi untuk pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelarasan program kegiatan OPD dengan hasil pokok pikiran dari DPRD.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media pembentuk komitmen seluruh pelaku pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. (pkpsetdabelu).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *