BUPATI BELU : RAKOR PERENCANAAN TATA RUANG DAPAT MELAHIRKAN MAPING PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Ekonomi Pembangunan

ATAMBUA, Pelaksanaan rapat koordinasi hari ini bertujuan untuk melahirkan maping perencanaan percepatan pembangunan khususnya di kabupaten perbatasan. sasaran yang hendak dicapai yakni termapingnya desain perencanaan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. percepatan pembangunan tersebut menjadi kebutuhan karena secara kasat mata wilayah yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) perbatasan tersebut masih serba tertinggal di bidang infrastruktur, baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta layanan dasar lainnya. Hal itu disampaikan Bupati Belu Willybrodus Lay, SH saat mewakili Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat, SH, M.Hum membuka Koordinasi (Rakor) Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Perbatasan RI-RDTL, Kabupaten Belu.

Bupati Willy mengatakan, rakor ini menjadi entri poin tersendiri buat Bappenas dan Kementerian PUPR sehingga setiap usulan dari kabupaten/kota di kawasan perbatasan benar-benar terakomodir dalam sebuah rencana aksi yang nyata.

“Kita mengharapkan, percepatan pembangunan perbatasan dilakukan dengan pendekatan kabupaten perbatasan dan bukan lagi pendekatan  Lokpri (lokasi prioritas),” katanya.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ditekankan berbasis pada penataan ruang. Karena penataan ruang merupakan prasyarat bagi pembangunan kawasan tersebut, agar terpadu, baik dengan pembangunan sektor lain maupun terpadu dengan wilayah sekitarnya.

“Melalui penataan ruang diharapkan dapat terwujud ruang perbatasan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan,” tandasnya.

Terkait pembangunan kawasan perbatasan, Willy Lay menegaskan bahwa bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi juga kita bersama. Kabupaten Belu, Provinsi NTT merupakan salah satu Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang ditetapkan pemerintah untuk menggerakan ekonomi di titik-titik perbatasan negara.

“Di Belu terdapat 6 kecamatan yang termasuk dalam kawasan perbatasan negara. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan, demikian Bupati Willy bahwa sangat diperlukan strategi yang tepat dan tidak cukup hanya dengan rencana tata ruang yang sifatnya makro, sehingga dibutuhkan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). selain itu, katanya mou dengan dunia usaha juga menjadi hal penting karena banyak potensi yang dapat dikembangkan.

“Dalam percepatan pembangunan dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta sebagai penggerak ekonomi di kawasan perbatasan agar tujuan security, prosperity dan lingkungan dapat tercapai. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan salah satu kebijakan dalam nawacita. pembangunan kawasan perbatasan, tidak terlepas dari isu-isu strategis terkait pertahanan dan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. pemanfaatan ruang berperan sebagai instrumen pengatur kecepatan pembangunan dalam penataan ruang,” ujarnya.

Strategi yang dilakukan pemanfaatan ruang  dalam mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan negara khususnya Pusat PKSN Kabupaten Belu diantaranya ; dengan melakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan pelaksanaan langkah-langkah kreatif, dengan menciptakan pra kondisi rencana aksi program implementasi pemanfaatan ruang, melalui penguatan rantai nilai pemanfaatan ruang sistem pelayanan PKSN yang meliputi ; struktur ruang dan pola ruang PKSN Kabupaten Belu, serta penguatan kelembagaan pengelolaan PKSN melalui kolaborasi koordinasi dan kerjasama pelaku pembangunan. Untuk mendukung percepatan pengembangan PKSN Kabupaten Belu dibutuhkan peran kolaborasi semua pihak. (Pkpsetdabelu/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *