DPRD PROVINSI NTT SERAHKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2020

Ekonomi Pembangunan Kesehatan Olahraga Pariwisata Pemerintahan & Hukum Pendidikan & Sosbud Sosial Budaya

ATAMBUA – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT tahun 2021, rekomendasi DPRD Provinsi NTT tentang penanganan Covid – 19 di NTT serta harmonisasi pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2021 di Lantai I Kantor Bupati Belu, Jumat (19/2/2021).

Penyerahan Perda Nomor 8 tahun 2020 ini diserahkan langsung oleh perwakilan Anggota DPRD Provinsi NTT, Nelson Obed Matara dan diterima oleh Plh. Bupati Belu, Frans Manafe, S.Pi.

 

Plh. Bupati, Frans Manafe usai menerima Perda dalam sambutan menyampaikan pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Belu selalu patuh dan taat menjalankan seluruh regulasi yang dikeluarkan Pemerintah pusat maupun Provinsi.

 

Lanjut Plh. Bupati, pada masa pandemic ini pemerintah tidak bisa menghindari refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid yang korbannya dari waktu ke waktu semakin meningkat.

“Kemarin kami baru selesai rapat TAPD sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama refocusing akan kami lakukan, hanya sebagai Pelaksana Harian kewenangannya sangat terbatas apalagi dalam kebijakan keuangan. Oleh karena itu kami juga berharap agar penjabat atau bupati definitif segera dilantik sehingga kegiatan-kegiatan strategis yang harus segera dilakukan segera dieksekusi. Tapi kami berinisiatif untuk segera melakukan karena saya sebagai Penjabat Sekda punya kewenangan yang bisa dipertanggungjawabkan terkait hal ini,” terang Plh Bupati Belu.

 

Plh. Bupati, Frans Manafe juga mengutarakan bahwa dalam pembahasan sudah ditegaskan kepada Tim TAPD khususnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Badan Keuangan Daerah agar apabila terdapat program kegiatan yang tidak terlalu signifikan yang tidak mendesak bisa dipending untuk tahun-tahun mendatang sedangkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh direfocusing.

 

Mantan Kepala BP4D Kabupaten Belu ini juga menyampaikan bahwa dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Belu, Pemerintah selalu bersinergi dengan TNI/Polri, serta unsur lainnya dalam melakukan himbauan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan.

 

Disampaikan, untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 23 Miliar dan sesuai arahan Gubernur NTT bahwa setiap Kabupaten/kota harus menyiapakan dana BTT sebesar 50 Miliar. Dana BTT ini akan dipergunakan untuk penanganan Covid-19, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan perbaikan ekonomi masyarakat.

“Ini tiga kegiatan besar yang harus kami siapkan dananya lewat BTT dan Kabupaten Belu masih kekurangan 27 miliar dan kami terus mencari,” ungkap Plh. Bupati Belu.

 

Perwakilan Anggota DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara mengatakan bahwa Perda Nomor 8 tahun 2020 tentang anggaran untuk rakyat NTT dan perda ini penjabarannya sudah menjadi 3 yakni pertama tentang anggaran yang akan kita jabarkan, kedua karena setelah konsultasi di Kementerian Dalam Negeri harus ada dilakukan harmonisasi antara DPRD Provinsi NTT dengan Pemerintah Provinsi NTT.

“Harmonisasi anggaran ini karena kita semua tahu bahwa terjadi pandemi covid – 19 maka kita harus melaksanakan harmonisasi. Kami DPRD sudah melaksanakannya dan menghasilkan 13 item yang kami siapkan,” terang Nelson Matara.

 

Terkait refocusing anggaran, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan dan jumlahnya sebesar 300 miliar dan jumlah ini akan terus naik jika angka penyebaran Covid-19 terus meningkat.

“Pasti dampaknya ada program kegiatan di Kabupaten Belu yang didanai oleh APBD I tidak dapat dilaksanakan tahun ini, tetapi kedepan pasti dilaksanakan. Kami juga berharap bapak Plh Bupati bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat agar jangan sampai masyarakat menilai bahwa kami tidak melaksanakan tugas kami,” pungkasnya.(prokompimbelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *