FORUM INI HARUS MAMPU MERUMUSKAN DAN MENYELARASKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Ekonomi Pembangunan


ATAMBUA, Forum ini harus mampu merumuskan dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan yang menjadi acuan dalam menyusun RPKD serta usaha program kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH  saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2019 di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Selasa, (2/4/2019).

Bupati Willy menjelaskan, pembangunan Kabupaten Belu selalu mengacu pada 5 agenda pembangunan yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan; Meningkatkan kualitas kesehatan; Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata; Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup serta Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

“Ada empat tekad pembangunan yang ingin diwujudkan yakni ; Meningkatkan produksi dan produktifitas padi sawah dan jagung; Meningkatkan populasi ternak sapi dan Penyediaan air bersih dan air irigasi,” sebut Bupati Lay.

            Capaian pembangunan selama kurun waktu tiga (3) tahun terakhir, ungkap Bupati Belu dapat digambarkan sebagai berikut ; Dalam bidang Pendidikan, tingkat kelulusan jenjang pendidikan SD tahun 2017 mencapai 99,21 persen, dan tahun 2018 meningkat menjadi 99,30 persen. Jenjang pendidikan SMP/Madrasah tahun 2017 tingkat kelulusan mencapai 98,86 persen dan tahun 2018 meningkat menjadi 99, 80 persen.

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belu, para kepala sekolah harus mengikuti uji kompetensi sebagai calon pemimpin. Uji kompetensi harus diajukan 3 calon kepala sekolah.  Kalau bisa,  semua guru yang ada pada sekolah tersebut diminta untuk ikut uji kompetensi,” tandasnya.

Dalam Bidang Kesehatan, Bupati menjelaskan bahwa penanganan stanting dan gizi buruk menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal tersebut  ditandai dengan menurunnya presentasi stunting dari 39,90 persen pada tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 menjadi 26,95 persen. Sementara Gizi buruk tahun 2017  mencapai 1,7 persen, menurun menjadi 0,9 persen pada tahun 2018.

“Dua hari yang lalu, kami diundang Gubernur untuk Singkronisasi Program Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam arahan Menteri Bapenas disampaikan 3 persoalan yang perlu menjadi perhatian serius di NTT, yakni Stunting, Peternakan dan Pariwisata. NTT harus fokus pada 3 faktor ini, ini permintaan dan evaluasi yang dilakukan Bapenas. Stunting menjadi penting, salah satu penyebabnya adalah air bersih,” ungkapnya.

Lanjut Bupati Lay, sesuai arahan  Gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke Lembata,  ditemui masyarakat disana masih mengkonsumsi air sumur.

“Air yang diambil dari sumur, kita tidak tahu didalam itu mengandung apa. Menurut Bapak Menteri, kalau bisa semua air perpipaan sebelum dikonsumsi harus diolah terlebih dahulu. Setelah saya analisa, ternyata air perkotaan yang ada di Atambua hampir  100 persen tidak memenuhi syarat, karena kita mengambil dari sumber mata air tanpa melalui satu proses water treatment, langsung dialirkan ke pelanggan. Untuk itu, kedepan kita harus berpikir bahwa water treatment adalah satu program prioritas,” tandasnya.

Terkait  sektor peternakan yang terintegrasi dengan sektor pertanian, Bupati Belu  mengusulkan kepada Menteri untuk meninjau kembali perlakukan khusus terhadap pengembangan peternakan Sapi Bali. Mengingat  khususnya Pulau Timor,  tidak bisa dikembangkan sapi jenis lainnya.

“Alasannya yang dikemukakan adalah untuk menjaga kemurnian Sapi Bali dan saya minta untuk ditinjau kembali,” katanya

Untuk sektor pariwisata yang menjadi unggulan program Pemerintah Kabupaten Belu, Gubernur  NTT menginginkan agar dibangun  Pariwisata Estate. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan meningkat sejak tahun 2015. Angka IPM saat ini mencapai 61,44 persen. Peringkat ke 12 dari 22 Kabupaten/Kota di NTT.

“Dalam meningkatkan kualitas ketenagakerjaan berbasis kompetensi, mulai tahun 2016 Pemerintah Kabupaten telah melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, BBPLK Bekasi (sistem komunikasi dan informasi), BBPLK Bandung (pelatihan otomotif), BLK Kupang. Untuk tahun 2020, pemerintah akan bekerjasama dengan BBPLK Medan di bidang pelatihan teknik las dan listrik. Dibidang Ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2016 dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016  mencapai 5,76 persen, sedikit meningkat di tahun 2017 menjadi 5,81 persen. Dalam arahan Gubernur, RPJMD Provinsi menargetkan Kabupaten Belu dalam surat edaran yang kami terima, Gubernur mengarahkan pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Belu pada tahun 2023 harus meningkat diatas 10 persen. Ini kita harus kerja keras. PDRB harga berlaku tahun 2016, dari 3.455 Triliun Rupiah menjadi 3.857 Triliun Rupiah pada tahun 2017,” beber Bupati Lay

Terkait Inflasi, ada kabar gembira untuk kita, dimana tahun 2016  mencapai 5,18 persen  dan menurun pada tahun 2017 menjadi  2,53 persen. Sementara dalam Bidang Infrastruktur, Panjang jalan pada tahun 2018  mencapai 107,41 Km, panjang jaringan irigasi tahun 2018  mencapai 21.895,81 meter.

“Kebutuhan air baku dan irigasi tahun 2019 telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan di daerah Kecamatan Raihat dan Tasifeto Barat. Kita juga telah mengusulkan 1 pembangunan Bendungan Welikis menggunakan dana APBN  dengan daya tampung mencapai 40 juta kubik. Rotiklot saat ini daya tampungnya hanya 3 juta kubik. Kalau kita membandingkan Bendungan Welikis yang akan dibangun dengan Bendungan Rotiklot besarnya 12 kali lebih besar. Jaringan air bersih ada 515 sambungan di Kecamatan dan Perkotaan. Jaringan air bersih harus diikuti dengan water treatment, karena jaringan air bersih yang bagus dan sehat adalah mengolah air yang di sungai atau sumur sehingga kadar  air bisa diketahui. Sedangkan sumur bor ada di 15 titik di 7 kecamatan,” terangnya.

Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Belu  telah mengembangkan program dan kegiatan antara lain; penataan tata kelola pemerintahan dan Inovasi daerah.  

“Saat ini Mall Pelayanan Publik kita adalah yang paling pertama di NTT. Kemarin saya sudah bertemu dengan Menteri PAN RB untuk kesediaan beliau meresmikan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Belu. Menteri PAN RB menyanggupi dan bersedia meresmikan, apabila instansi vertikal semua sudah tergabung di dalam Mall Pelayanan Publik. Dari Keuangan, Dukcapil, Kepolisian, Hukum dan HAM, Bapak Menteri meminta perhatian kita semua agar,  Mall ini diisi sehingga terintegrasi dan dalam waktu dekat akan ada tim surveyor datang meninjau ke Kabupaten Belu. Semoga prioritas pembangunan dapat terlaksana secara baik agar pembangunan yang telah direncanakan menuju Belu yang Berkualitas, Mandiri, Maju, Demokratis dan Berbudaya dapat terwujud,” tutup Bupati Lay. (pkpsetdabelu/michaello)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *