INOVASI PENSIL PBB-P2 DI LOUNCHING

Ekonomi Pembangunan

ATAMBUA,  Inovasi Pendataan Persil (Pensil) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pertama kalinya diterapkan di Kabupaten Belu. Inovasi yang baru disosialisasikan untuk pertama kalinya di Kabupaten Belu ini, merupakan hasil Karya Yasinta Mutik Loes, SE, Peserta Pendidikan Pelatihan (Diklat) Pim III Angkatan XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“lnovasi ini untuk cakupan Nusa Tenggara Timur dan Belu adalah Kabupaten pertama yang membuat PETA PERSIL PAJAK PBB P2 atau yang dikenal dengan istilah PENSIL PAJAK,” ungkap Sinta Mutik di Aula Bapenda Kabupaten Belu, Kamis (4/7/2019).

Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Bapenda Kabupaten Belu ini menjelaskan,  inovasi ini muncul karena adanya kekurangan dan resistensi akibat salah cetak, pendobelan, obyek yang belum terdaftar dan terdata, salah penempatan NJOP khususnya bagi PBB P2 dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

“Kami telah melakukan uji coba Pendataan dan Pemetaan di 12 RT yang mewakili 12 Kelurahan yang berada di tiga kecamatan (Kota Atambua, Atambua Barat dan Atambua Selatan) yang merupakan kecamatan potensial. Dari uji coba tersebut berhasil terbentuk Peta Persil di RT 04 Kelurahan Tulamalae. Sebagai target untuk tiga kecamatan potensial pada tahun 2020 sudah selesai peta persilnya, dan selanjutnya untuk Kabupaten Belu secara keseluruhan,” terangnya.

Kegiatan Sosialisasi, ungkap Sinta Mutik mempunyai sasaran yaitu para Camat sebagai kepala wilayah, para Lurah sebagai mediasi masyarakat dan para pengusaha. 

“Saya berharap dengan adanya Lounching inovasi dan Sosialisasi Pensil Pajak ini masyarakat wajib pajak memiliki NJOP yang akurat dan bagi Pemerintah, data Persil dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketetapan pokok pajak  PBB P2 untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya,” imbuh Yasinta.

Asisten Administrasi Umum

Sekda Belu, Fransiskus X. Asten, S.Sos mengatakan, dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah khususnya PBB P2, masih terdapat kekurangan dan resistensi akibat salah cetak, pendobelan, obyek yang belum terdaftar dan terdata serta salah penempatan NJOP. 

“Untuk mengurangi resistensi dan kesalahan-kesalahan ini, salah satu cara yaitu dengan melakukan pendataan Persil Obyek PBB P2 ini atau disebut PENSIL PAJAK PBB P2,” kata Frans Asten.

Pemuthakiran/pemetaan dan pendataan data persil obyek PBB P2 merupakan salah satu cara untuk meminimalisir permasalahan yang sering terjadi dari tahun ke tahun sejak PBB P2 dilimpahkan pengelolaan ke daerah pada tahun 2014. 

“Dengan adanya kebijakan perluasan pajak dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setidaknya semakin luas dan nyata terhadap optimalisasi sumber sumber pendapatan daerah,” jelasnya.

Peranan pajak dalam pembangunan daerah sangat fundamental dan strategik terutama memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan pungutan daerah sekaligus memperkuat otonomi daerah jugamemberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah. 

“Kebijakan ini dilakukan agar daerah dapat meningkatkan efiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kekuatan, kebutuhan dan prioritas daerah yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai pemangku kepentingan,” tandasnya.

Keterkaitan Nilai Jual Obyek PBB P2 juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat didalam memperoleh hak pengalihan atas tanah dan/atau bangunan. 

“Di dalam pendataan Persil ini terdapat nilai positif yang diberikan yaitu bagi wajib pajak dapat memiliki status NJOP yang akurat/sebenarnya. Sedangkan Badan Pendapatan Daerah memiliki data NJOP yang benar serta data peta yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan pokok PBB P2 terhutang dan penghitungan transaksi jual beli atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) di Kabupaten Belu,” ungkapnya. ( Pkpsetdabelu/Reynaldo Klau).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *