KADIS PERINDAG KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTT BERKUMPUL DI ATAMBUA, BEGINI PESAN GUBERNUR 1 NTT

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT  bersama instansi terkait lainnya berada di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu selama 3 hari (tanggal 24 -26 April 2019). Kehadiran  peserta sebanyak 60 orang ini adalah untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan 2019 dan Penyusunan Program Industri Kecil dan Menengah tahun 2020. Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, SH di Ball Room Hotel Matahari Atambua, Rabu (24/4/2019).

Rakor ini dimaksudkan sebagai sarana komunikasi langsung antara Dinas yang menangani urusan Perindustrian di 22 Kabupaten/kota dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Perindustrian RI, serta instansi terkait lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk mengevaluasi kegiatan pembinaan di sektor industri yang telah dilaksanakan, serta merumuskan strategi dan program bersama tahun 2020 yang akan datang. Sedangkan tujuannya Rakor  adalah : 1). Untuk membangun persepsi yang sama dan menyeluruh tentang langkah-langkah strategis dan taktis yang ditempuh mulai dari penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2). Menginventarisir berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Aneka di 22 Kabupaten/kota se -Nusa Tenggara Timur. 3). Menginventarisir dan membahas program kegiatan prioritas pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Aneka yang akan dilaksanakan di tahun 2019 oleh 22 Kabupaten/Kota. 4). Menyusun Program Perindustrian dengan 22 Kab/Kota Tahun 2020.

Bupati Belu dalam sambutan tertulis  Gubernur 1 NTT Victor B. Laiskodat, SH, MH  mengatakan pembangunan bidang Perindustrian di daerah ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Harapan terbesar rakyat Nusa Tenggara Timur adalah ketika mereka memperoleh manfaat dari seluruh proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebutuhan penting dari rakyat adalah pemerintah mampu memberikan perhatian dan menunjukkan tanggung jawab nyata atas kesejahteraan rakyat.

“Tanggung jawab tersebut diemban oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah menyadari bahwa rakyat kita berada di wilayah administratif kabupaten/kota tetapi kebijakan politik dan anggaran dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Maka strategi yang dibutuhkan adalah sinergitas dan koordinasi,”  katanya.

Pada era otonomi daerah ini, makna dari koordinasi terus mengalami pergeseran akibat kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten terus berjalan mengikuti kebijakan politik lokal demi kepentingan masyarakat lokal dalam bingkai NKRI. Maka kita dituntut untuk mematuhi rambu – rambu otonomi daerah dalam mengurus kepentingan rakyat. Hal ini pula yang menjadi satu tantangan dalam upaya mengembangkan sektor industri di seluruh Indonesia.

“Pembangunan sektor industri di Indonesia sudah memasuki dunia persaingan global untuk menyongsong era pasar bebas dan kebijakan ekonomi regional di kawasan ASEAN. artinya kita tidak mungkin menutup diri terhadap infasi dunia usaha internasional, yang pada prinsipnya mengutamakan keuntungan dagang dari pada pertimbangan kebijakan pambangunan nasional. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang mampu memberi bingkai perlindungan dan pengendalian atas produk industri yang berdaya saing ekspor. Prinsipnya adalah barang yang kita produksi mesti memenuhi standar dan kebutuhan pasar tetapi tidak boleh merugikan pelaku industri kita,” ungkap Gubernur Laiskodat.

Sehubungan dengan arus pasar global dunia itu, tugas Pemerintah Daerah yakni terus mendorong pembangunan dan pengembangan industri sebagai salah satu sektor penting yang memberi kontribusi nyata kepada pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Pemerintah tidak boleh tunduk kepada kaum kapitalis tetapi berupaya secara nyata dan kongkrit dalam seluruh peta strategi yang mampu menciptakan kebijakan makro dan mikro ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi rakyat. Oleh karena itu, kita terus kembangkan sektor riil melalui produk unggulan Nusa Tenggara Timur dengan dukungan perluasan pangsa pasar dan peran serta pelaku usaha untuk terciptanya cinta produk dalam negeri,” ujar Laiskodat.

Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibidang industri sesuai dengan arah kebijakan nasional tentang klaster industri prioritas, diantaranya adalah : Pertama, Membangun roadmap pembangunan industri berbasis potensi unggulan riil dan rencana induk pengembangan perindustrian provinsi berbasis kewilayahan; Kedua, Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Sektor-sektor tersebut yang dapat menopang keberlangsungan usaha industri; Ketiga, Melakukan penataan dan memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. Nusa Tenggara Timur memiliki tiga kawasan strategis industri, yaitu Kawasan Industri Bolok di Kupang, Kawasan Industri Kanatang di Sumba Timur dan Kawasan Industri Maurole di Ende; Keempat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota sedang berupaya dan békerja keras, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri Pakan Ternak, Pengolahan ikan. Kelor, Minuman Beralkohol dan Garam di beberapa Kabupaten yang memiliki potensi.

Pada momentum istimewa ini, saya tegaskan bahwa kita adalah Bangsa Indonesia yang selalu disebut orang sebagai wilayah penuh pesona alam. Artinya tanah kita adalah tanah surga maka kita tidak boleh menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk pasar bebas dan jangan biarkan alam kita dikendalikan oleh pemilik modal dan kapitalis.

“Industri di Indonesia mesti bergerak mengikuti permintaan pasar dan menunjang kreativitas pelaku industri daerah tetapi dikendalikan oleh kekuatan regulasi Pemerintah. Lakukan terobosan dan teruslah berkoordinasi sehingga setiap moment dan even lintas sektor. fungsi, urusan, wilayah dan pelaku, tidak meninggalkan jejak tanpa nilai tambah, tanpa penyerapan tenaga kerja dan tanpa pertumbuhan investasi,” jelasnya.

Kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Gubernur menitipkan harapan melalui Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik lndonesia.

“Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah III kawasan industri nasional, tetapi kami memiliki potensi perairan laut dengan hasil ikan yang melimpah dan kandungan garam yang tinggi, tenun ikat, tanaman kelor yang berkualitas, minuman beralkohol khas Nusa Tenggara Timur dan ternak. Semoga Bapak Menteri berkenan memberikan dukungan untuk pengembangan potensi-potensi tersebut maupun semua potensi yang ada 33 provinsi lainnya. Terus bangunlah daerah ini dengan prinsip kerja nyata untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera,” harapnya. (pkpsetdbelu/Reynaldo Klau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *