KEMENDAGRI DAN PEMKAB BELU SOSIALISASI PEMAHAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA APARATUR OPD DAN INSTANSI VERTIKAL

Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan tema Penerapan Tanda tangan Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GIZA) dan Pendaftaran Akta Kelahiran Secara Daring (Online) serta Lounching GIZA dan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Sistim Jemput Bola (Apel Sijempol) di Hotel Nusantara II Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumat (21/6/2019).

Tim Kemendagri di wakili Kepala Seksi Pindah datang Penduduk dalam Wilayah NKRI Dirjen Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, Walter Edward Malau, S. Sos M. P.A; dan Fungsional Pengelola Data Subdit Siak, H. Paturi, SE. Sementara Pemerintah Kabupaten Belu diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Aloysius Haleserens, MM dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Belu, Willybrodus Letto.

Sambutan Bupati Belu Willybrodus Lay, SH yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Aloysius Haleserens, MM menjelaskan, Belu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara RDTL, secara administrasi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 69 (enam puluh sembilan) desa, dan 12 (dua belas) kelurahan dengan kondisi topografis yang berbeda-beda serta perkembangan demografis dengan permasalahan di wllayah-wilayah desa perbatasan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kedaulatan negara.
“Sekilas wajah wilayah-wilayah desa perbatasan di Indonesia pada umumnya dan khususnya Kabupaten Belu memang mencitrakan kondisi yang sama, yaitu mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam hal pembangunan pos lintas batas negara, jalan sabuk merah antar kecamatan dan pengembangan sumber daya manusia. Meskipun wilayah-wilayah perbatasan Kabupaten Belu sudah mulai menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan penanganan khusus dalam mewujudkan fungsinya sebagai garda depan ketahanan nasional,” ungkap Haleserens.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan jati diri kabupaten perbatasan yang tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk atau warga negara Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang berada di luar negeri.
“Dengan demikian peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, harus memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh, dengan alih teknologi dari manual menuju teknologi digital yaitu dukcapil go digital yang diselenggarakan di seluruh Indonesia,” tutur Aloy.

Ia menambah, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat, maka perlu diadakan kegiatan sosialisasi secara bertanggungjawab, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat.
“Atas dasar pemikiran tersebut, Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam tahun ini datang untuk memberikan sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan tema penerapan tanda tangan elektronik (ite), kartu identitas anak (kia), gerakan indonesia sadar adminduk (gisa), dan akte kelahiran online serta informasi terbaru lainnya,” katanya.

Disampaikan pula, kondisi ini dicermati sebagai perubahan regulasi umum yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
“Sebagai implementasinya
Pemerintah Kabupaten Belu telah menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” tandasnya.

Adapun sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur OPD dan Instansi Vertikal dalam memahami administrasi kependudukan serta para peserta sosialisasi dapat meneruskan pesan –pesan tentang aturan – aturan kependudukan yang diberikan narasumber kepada masyarakat diwilayahnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 148 peserta, yang terdiri dari perwakilan OPD, Polres, Kodim, Badan Pertanahan, Pegadaian, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Pajak, PerBankan, LSM, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala sekolah, dan Bidan Desa. (Pkpsetdbelu/Reynaldo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *