KESBANGPOL GELAR RAKOR PEMANTAUAN DAN PENGAMANAN PEMILU

Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Menghadapi hajatan pesta demokrasi 5 tahunan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang akan terjadi pada tanggal 17 April 2019, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Aula Betelalenok, Kamis (14/3/2019).

Pelaksanaan rakor bertujuan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka mengambil keputusan – keputusan yang bijaksana untuk mengantisipasi agar terlaksananya pemilihan umum yang demokratis jujur dan adil.

Wakil Bupati Belu Drs. J.T. Ose Luan mengatakan, tahun 2019 
adalah tahun yang sangat penting, mengingat pelaksanaan pesta demokrasi paling akbar sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia, 
menggabungkan pilpres dan pileg pada satu hari yang sama.

“Kita harap agar pemilihan umum Pilpres dan Pileg yang akan datang, harus terlaksana secara baik, aman, tertib dan jujur. Walaupun politik lebih mengedepankan kepentingan, tetapi ketertiban umum, keamanan dan lain-lain untuk pemantapan bangsa ini, harus lebih dikedepankan,” ujar Wabup.

Sambung Wabup, sejarah selalu berputar dari satu peristiwa ke peristiwa dan pemilihan legislatif dan Pilpres mengindikasikan Indonesia adalah negara yang menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan memilih wakil rakyat.
“Kita ikuti berbagai perkembangan baik di media massa maupun di media elektronik, HP dan lain-lain, FB ada indikasi-indikasi yang mengganggu. Sebenarnya proses demokrasi yang akan berlangsung, dijadikan wahana penghormatan atas peristiwa besar ini, karena didalamnya ada kehendak Tuhan untuk kita menentukan pemimpin, memilih Presiden, kemudian menentukan wakil rakyat yang mewakili kita untuk memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat,” jelas Wabup Ose.

Wakil Bupati Belu, Drs. J.T. Ose Luan saat membuka Rakor Pemantaun dan Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Kamis, (14/3/2019)

Rakyat harus diberikan kesempatan untuk memilih, karena mereka punya hak untuk turut menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu para pelaku, termasuk organisasi – organisasi seperti pemantau dan pelaksana KPU dan panwaslu yang mengawasi harus melaksanakan semuanya itu dengan tertib dan baik.

“Kewajiban undang-undang menjadikan kami orang-orang netral, walaupun kami memiliki hak pilih, beda dengan TNI Polri. Secara perorangan maupun kelembagaan banyak cobaan hadir disini, oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang memangku jabatan mempunyai tanggung jawab di tingkat Forkompinda plus maupun lembaga-lembaga teknis pemerintahan maupun lembaga lembaga sosial kemasyarakatan serta partai politik, sehingga tanggal 17 April menjadi kebanggaan bangsa ini dengan menunjukkan jati diri sebagai negara demokrasi,” tandasnya.

Tunjukkan diri kepada dunia, karena dunia ikut memantau proses politik di Indonesia.

“Siapa pun di antara mereka terpilih sebagai Presiden adalah kita punya, siapapun yang terpilih sebagai wakil rakyat adalah kita punya. Karena proses itu telah melalui suatu mekanisme proses pemilihan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ucap Wabup.

Mantan Sekda Belu ini mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu agar bersama-sama dengan KPUD mensukseskan hajatan pesta demokrasi pilpres, Pileg dan DPD.
“Biarlah pertemuan ini menjadi suatu momentun yang membawa Kabupaten Belu ini menjadi pelaksana pemilihan umum yang baik, aman, tertib dan damai,” tutup Wabup.

Sebelumnya, Kaban Kesbangpol Kabupaten Belu menjelaskan bahwa, maksud dilaksanakan Rakor Pemantauan dan Pengamanan Pemilu ini adalah untuk
mengkoordinasi semua informasi – informasi hasil pemantauan anggota tim, baik tim kominda, tim pemantau Pemilu, tim penanganan konflik sosial serta anggota masyarakat Mitra Kesbangpol terhadap situasi politik dan sosial yang terjadi.

“Pemerintah daerah berkewajiban membina situasi sosial politik yang demokratis dan menjamin terpeliharanya ketentraman ketertiban keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Untuk membangun pemahaman bersama dan persepsi yang sama serta gerak langkah menghadapi dinamika sosial politik yang ada maka, dilakukan rapat koordinasi,” ujar Kaban Domi.


Peserta Rakor Pemantaun dan Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Kamis, (14/3/2019)

Peserta rakor berasal dari seluruh Anggota Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) berjumlah 50 orang; Tim Pemantau Pemilihan Umum (43 orang); Tim Penanganan Konflik Sosial (27 orang); Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( 21 orang); Forum Kerukunan Umat Beragama (20 orang); Forum Pembauran Kebangsaan (35 orang) dan Perwakilan Organisasi Masyarakat sebanyak 3 orang. (pkpsetdabelu/Iryanto).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *