KUNKER DI DESA LO’OKEU, BUPATI BELU SERAP ASPIRASI WARGA

Ekonomi Pembangunan

TASIFETO BARAT, Bupati Belu Willybrodus Lay, SH bersama Pimpinan OPD Lingkup Sekda Belu mengadakan kegiatan kerja dan tatap muka bersama masyarakat Desa Lo’okeu, Kecamatan Tasifeto Barat sebangai bentuk kewajiban menampung, menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kunker berlangsung, Selasa (17/9/2019) di Desa Lo’okeu. Bupati Belu bersama rombongan disambung langsung oleh Camat Tasifeto Barat, Kepala Desa Lo’okeu, Danramil Tasbar dan masyarakat Desa Lo’okeu.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Bupati Willy menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah dan segenap warga Desa Lo’okeu pada kegiatan kunjungan kerjanya.

“Kunjungan kerja ini adalah untuk mendengarkan aspirasi, masukan dan saran segenap warga terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Malaka. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan pembinaan dan pendampingan serta dorongan kepada pemerintah desa tersebut agar lebih dalam melaksanakan pemerintahan di desa,” jelasnya.

Bupati Lay juga menegaskan agar secepatnya dilaksanakan mudes untuk mempercepat proses pengusulan tambahan 46 kk miskin ke kemensos bulan depan. Menurut Bupati Willy, Camat dan Kepala Desa segera menggelar musdes untuk mengakomodir warga miskin yang belum mendapat sentuhan Progran Keluarga Harapan (PKH).

“Secepat diusulkan nama-nama kk yang belum terdaftar sehingga segera kita usulkan ke Kemensos,” tandas Bupati Willy.

Dalam kesempatan itu juga dijelaskan tentang keberadaan PKH, Bupati Belu melalui Kadis Sosial Kabupaten Belu, Elly CH. Rambitan, SH  mengatakan bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH dapat diusulkan dari Desa ke Dinas Sosial kemudian diteruskan ke Kemensos RI.

“KK miskin di Lo’okeu itu sebanyak 91 kk, dari jumlah kk keseluruhan sebanyak 142 kk (data terakhir dari Dispenduk). KK yang belum terdaftar, nanti kita usulkan. Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdaftar 65 kk. Sesuai data penyaluran, masih terdapat 8 kk yang belum mengambil bantuan itu dengan berbagai alasan seperti belum ada KTP sehingga belum bisa membuka rekening di BRI, ada yang merantau ada yang pindah sehingga bantuannya masih ada di BRI. Bagi yang pindah harus dilakukan pergantian melalui  musdes,” ungkap Kadis Rambitan.

Ia menambah, warga yang pindah akan diganti dengan 91 KK yang sudah terdata sebelumnya. Sementara 46 warga yang belum terdata bisa diusulkan sebagai kk miskin melalui proses musdes.

“Jadi kades bisa mendata kk miskin yang belum masuk, kemudian dilakukan musyawarah desa lalu kita usulkan untuk masuk basis data kemensos,” tukasnya. (Pkpsetdabelu/Iryanto/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *