MENKO POLHUKAM : AGENDA KETATANEGARAAN HARUS TETAP BERJALAN

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA – Pandemi Covid-19 terus menghantui dan belum tahu kapan berakhir. Ketidakpastian ini disampaikan oleh Menko Polhukam, Moh Mahfud MD di Halaman Kantor Bupati Belu, Kamis (18/6) bahwa Pemerintah  tidak akan memperpanjang lagi masa ketidakpastian bagi agenda ketatanegaraan kita yaitu Pilkada serentak tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember dengan tambahan anggaran yang sudah ditetapkan, baik yang sediakan oleh pusat maupun yang ditanggung oleh daerah.

Mahfud menjelaskan, pemilu itu adalah untuk memilih penguasa dalam bahasa ilmu politik. Penguasa itu orang yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang harus diikuti.

“Jadi kalau orang punya kekuasaan, itu dia punya hak ngambil keputusan, membuat peraturan misalnya punya kekuasaan politik di legislatif berhak membuat peraturan dan peraturan yang dibuat harus diikuti. Bupati juga, dia kalau terpilih punya hak menggunakan anggaran, membuat peraturan dan itu sah sebagai bagian dari proses kita bernegara oleh sebab itu pemilu itu merupakan wujud nyata dari asas dan sistem,” jelasnya.

Menko Polhukam juga menekankan bahwa, demokrasi merupakan asas yakni pemerintahan harus ditentukan dari, oleh dan untuk rakyat. Kemudian sistem kita diatur dalam sebuah struktur.

“Ada yang trias politika, presidensil, otonomi daerah dan sebagainya. Itu demokrasi. Nah, pemilu itu dalam rangka demokrasi itu. Jadi negara kita menganut sistem demokrasi,” ujarnya.

Menurut Mahfud, didalam sistem demokrasi itu ada tanggung jawab rakyat. Republik itu pemerintahan rakyat, demokrasi juga pemerintahan rakyat,” katanya.

Menko Polhukam juga mengajak seluruh rakyat Indonesia agar, menyambut pemilukada sebaik-baiknya untuk menentukan penguasa yang sah.

“Untuk apa penguasa yang sah itu, untuk mengambil keputusan-keputusan, untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara itu adalah menjaga integritas, teritorial dan ideologi. Menjaga ideologi Pancasila agar kita tidak pecah sebagai bangsa, hanya karena perbedaan paham, golongan dan sebagainya,” jelas Mahfud.

Penguasa juga diberi kewenangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mengambil keputusan agar anggaran dapat dipakai.

“Melawan pengambil keputusan, anda makar. Itu ada hukumnya sendiri. Oleh sebab itu di dalam demokrasi itu kekuasaan ditentukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat artinya setiap rakyat punya hak, punya kebebasan untuk menentukan, tetapi tidak cukup karena demokrasi kalau dibiarkan berjalan sendiri bisa menjadi anarki. Demokrasi itu berprinsip rakyat bebas, kebebasan yang dibiarkan itu bisa jadi anarki. Anarki itu artinya orang bertindak sendiri-sendiri karena bebas. Oleh sebab itu konstitusi kita mengatakan kita menganut demokrasi tetapi selain itu juga ada nomokrasi. Demokrasi itu artinya kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Maka kita menganut konstitusi dan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai negara hukum, demokrasi kita perlu diawasi oleh hukum,” beber Mahfud MD. (Prokompimsetdabelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *