PEKERJA MIGRAN ADALAH PAHLAWAN DEVISA

Ekonomi Pembangunan

ATAMBUA, Bupati Belu Willybrodus Lay, SH mengapresiasi para pekerja migran yang berani dan mampu bekerja diluar negeri dengan berbagai tantangannya. Bupati Belu memandang pekerja migran sebagai pahlawan devisa, selama ini belum mendapat apresiasi bahkan disepelekan.

“Saya selalu peduli dengan migran perantau ini. Diberita – berita sering muncul penangkapan migran yang bermasalah. Mari kita membantu untuk mengurus dan menjelaskan dokumen – dokumen yang dibutuhkan bagi para migran, sehingga mereka tidak bermasalah. Jika mereka tidak  mengantongi dokumen, saya siap membantu menyelesaikan dokumennya,” ungkap Bupati Lay dalam Rapat Teknis Pembentukan Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Lantai I kantor Bupati Belu, Kamis (22/8/2019).

Menurut Bupati Belu, para pekerja migran tidak melakukan tindakan kejahatan, sehingga sudah sepantasnya mereka diberi  perhatian dan perlindungan.

“Saya minta para Camat agar tidak  mempersulit para migran perantau. Jika anak kita larang untuk melakukan apa yang dia mau, tentunya dia akan melakukan secara diam diam dan lama kelamaan menjadi hobby. Tetapi jika kita memberikan perhatian, memberikan rambu – rambu terkait apa yang ingin dia lakukan dan mengarahkannya dengan baik, pasti dia akan penurut dan tentunya kita pun dapat terus mengawasinya,” pinta Bupati Willy.

Disampaikan orang nomor satu Belu ini bahwa, Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019  yang digawangi Dinkopnakertrans Provinsi NTT ini  adalah momentum yang sangat strategis bagi nasib pekerja migrant.

“Saya sangat senang dengan Rapat Pembentukan Pokja  yang membahas perlindungan kepada migran perantau. Kemarin di Belu dilakukan kegiatan Pertemuan Pastoral (Perpas), ada 7 uskup yang hadir, diantaranya dari Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dan salah satu poin yang dihasilkan adalah tidak melarang buruh migran perantau, tetapi bagaimana kita menfasilitasi migran perantau untuk memperoleh dokumen,” ujarnya.

Lanjut Bupati Lay, Plaza Perijinan di Kabupaten Belu selalu siap  mengurus semua dokumen ketenagakerjaan, baik dari urus dokumen kependudukan, asuransi dan dokumen lainnya.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena telah membuat MoU dengan Kuala Lumpur dimana sebanyak 1000 tenaga kerja bisa bekerja disana. Nanti ada tahapan pelatihan, metodenya dan dilanjutkan dengan tahapan lainnya, sampai pada pembuatan asuransi kerja dan fasilitas pekerjaan yang layak,” tukasnya.

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penyelesain Hubungan Industri pada Dinas Koperasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dra. These E. Ndolu Eoh, M.A mengatakan, kegiatan ini tindak lanjut MoU antara Gubernur NTT dan Para Bupati/Wali Kota Se-Nusa Tenggara Timur , yang salah satu isinya adalah Kabupaten/kota wajib membentuk Pokja.

“Sehingga kami dari Provinsi memfasilitasi pembentukan kelompok kerja ini di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur. Untuk daratan Timor, Kabupaten Belu adalah yang terakhir, Kabupaten lain sudah terlebih dahulu melakukan kegiatan ini. Kita harapkan dalam Pokja ini melibatkan pihak terkait, perangkat daerah maupun unsur – unsur yang lain sehingga terjadi perlindungan bagi para migran perantau kita maupun tenaga kerja antar daerah (Akad),” terangnya.

Menurutnya, MoU tersebut dapat menjawab  berbagai permasalahan terkait ketenagakerjaan. Selain itu, These Ndolu mengatakan,  Gubernur NTT telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang moratorium penghentian sementara.

“Akan tetapi, penghentian sementara ini dikecualikan bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi, dan bagi mereka yang memiliki kompetensi harus diberangkatkan keluar dari NTT. Tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita membangun pokja perlindungan bagi para tenaga kerja kita. Dari rapat yang dilakukan, sudah ada draf dari Kabupaten Belu dan tadi sudah dibahas bersama penyempurnaannya, sehingga nantinya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu yang akan proses selanjutnya bersama Bagian Hukum untuk ditandatangani,” pungkasnya. (Pkpsetdabelu/Reynaldo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *