PELAKU USAHA DI BELU TEKEN KOMITMEN CEGAH KORUPSI

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Komite Advokasi Daerah (KAD), regulator dan pelaku usaha di Kabupaten Belu serta unsur terkait lainnya, menandatangani komitmen bersama sinergitas pencegahan korupsi, Selasa (19/11/2019) di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua.

Penandatanganan Komitmen Bersama disaksikan Ketua Komite Advokasi Daerah Provinsi NTT, Frid Anggi dan Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius Loe Mau. Penandatanganan kesepakatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi (Panduan Cek) bagi Dunia Usaha di Belu, di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua.

Hadir dalam acara ini, Bupati Belu Willybrodus Lay, SH, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT, Sipri Katen, Wakil Ketua LPJKD Provinsi NTT, Muhamad Tanu, Ketua Kadin Belu, Michael Tanjung dan Pimpinan OPD Kabupaten Belu.

Bupati Belu Willybrodus Lay, SH mengatakan, Provinsi NTT masih tergolong daerah yang mempunyai tingkat korupsi yang cukup tinggi.

“Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, sesuai data bahwa Provinsi NTT tingkat korupsinya masih terbilang cukup tinggi. Upaya–upaya untuk menurunkan tingkat korupsi saat ini yakni dengan melakukan pencegahan,” katanya.

Bupati Willy juga menyampaikan kepada para pelaku usaha, termasuk bidang jasa konstruksi selaku mitra pemerintah agar mengedepankan asas keterbukaan untuk mencegah korupsi. 

“Lebih utama adalah transparasi pencegahan korupsi dan perencanaan harus jelas,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Belu menyampaikan kegembiraan terkait peroleh peringkat ketiga pencegahan korupsi di NTT yang perengkingan dilakukan oleh KPK, setelah Kabupaten Manggarai. Sesuai dengan arahan Presiden, apabila di daerah kita masih ada OTT itu artinya adalah suatu kegagalan. Menurut Presiden, kita harus saling mengingatkan karena perbuatan korupsi ini bahaya jika terus dilanjutkan, konsekuensi hukumnya juga jelas, oleh sebab itu jangan melakukan korupsi, karena korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan haram,” ujarnya.

Saya juga bergembira bersama Komite Advokasi Daerah dan Kejaksaan Negeri Belu, yang mana hari ini kita menyampaikan pencegahan korupsi. Ini semangat yang diinginkan Presiden dan harus kita tularkan bahwa korupsi itu suatu perbuatan yang sangat tercela,” tambah Bupati Lay.

Kehadiran Komite Advokasi Daerah NTT dapat menjadi mediator dan fasilitator untuk memperkuat semangat kami.

“Kami harapkan komite ini dapat berperan dalam mensosialisasikan berbagai regulasi kebijakan antikorupsi serta sebagai forum komunikasi untuk merumuskan solusi kongkrit pencegahan korupsi di Kabupaten Belu, agar dapat mendorong lahirnya profesionalisme, berintegritas yang tidak hanya memiliki semangat antikorupsi tetapi juga berperan mencegah terjadinya korupsi,” jelasnya. (Pkpsetdabelu/Michaello).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *