PELANTIKAN MASSAL ANGGOTA BPD DAN PENJABAT KADES SE-KECAMATAN LAMAKNEN DAN LAMAKNEN SELATAN

Pemerintahan & Hukum

LAMAKNEN,  Wakil  Bupati Belu Drs. J. T. Ose Luan melantik secara massal 71 anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 7 Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2019-2025. Masa Jabatan BPD periode sebelumnya akan berakhir Juni 2019.

BPD se-Kecamatan Lamaknen yang dilantik adalah BPD Desa Makir, Maudemu, Kewar, Mauhitas, Lamaksenulu, Fulur, Duarato, Leowalu dan Desa Dirun. BPD se-Kecamatan Lamaknen Selatan yang dilantik adalah BPD Desa Henes, Lakmaras, Ekin dan Desa Nualain.

Sementara Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Lamaknen  yang dilantik adalah Pj. Kades Kewar, Duarato, Fulur dan Leowalu. Sedangkan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Lamaknen Selatan yang dilantik adalah Pj. Kades Lutharato, Loonuna dan Makir.

Penjabat Kepala Desa yang baru dilantik diminta untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif.

“Tugas penjabat kepala desa jelas, mengisi kekosongan dengan mempersiapkan pemilihan kepala desa defenitif,” kata Wabup Ose Luan  usai melantik dan mengambil sumpah 71 anggota BPD dan 7 Pj. Kepala Desa di Pendopo Kantor Camat Lamaknen, Senin (17/6/2019).

Bagi penjabat kepala desa yang baru dilantik, Wabup Ose mengingatkan agar berhati-hati dalam mengelola dana desa.

“Hati-hati kelola dana desa. Jangan hanya menjabat 3 bulan terus ada masalah,” ungkapnya.

Pj. Kades bersama BPD segera membentuk panitia untuk laksanakan pilkades secara arif dan jujur.

“BPD silahkan memberi masukan kepada kepala desa. keduanya harus bermitra dan harus sama-sama jalan. Tugas BPD jangan hanya merongrong, tetapi bersama kades bahas anggaran dan kontrol,” pinta Wabup Ose.

Ia mengingatkan, fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kades.

“BPD silahkan proses panitia, inventarisir bakal cakades berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Karena menurut dia, belakangan ini banyak persoalan yang membuat kades dan BPD tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini cenderung  mengarah kepada perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Karena itu BPD dan Pj. Kades hendaknya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. (Pkpsetdabelu/Iryanto/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *