PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HARUS MENJADI PERHATIAN

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Pembangunan daerah adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Wakil Bupati Belu, Drs. J. T. Ose Luan mengatakannya saat  membuka Sosialisasi PBB-P2, Penyerahan SPPT PBB-P2  Tahun Pajak 2019, Evaluasi PBB-P2 Tahun 2018 dan Penyerahan Piagam Penghargaan Bagi camat, Kepala Desa dan Lurah Yang Lunas Pajak Sebelum Jatuh Tempo di Gedung Betelalenok Atambua, Selasa (16/4/2019).  

Wabup menjelaskan, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan yaitu : menggali sumber dana sebagai potensi daerah yang berada di wilayah Kabupaten Belu berupa pajak. 

“Ada 10 jenis pajak daerah di Kabupaten Belu termasuk PBB-P2, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,” sebut Wabup Ose Luan. 

Wabup menguraikan, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa daerah telah diberi kewenangan untuk melakukan pengeloaan pajak daerah dengan 10 jenis pajak daerah, dan khususnya pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten Belu, sejak pengalihan dari KPP Pratama tahun 2014. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun pada kenyataannya dari tahun ke tahun pajak sebelumnya, realisasi penerimaan pajak khususnya PBB-P2 belum sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun pajak,” beber Wabup.

Beberapa faktor penyebab yang diutarakan Wakil Bupati Belu seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pembayaran pajak daerah; Belum optimalnya layanan kepada masyarakat wajib pajak oleh instansi pengelola pajak daerah yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia; Regulasi yang belum memadai; Masih rendahnya dukungan instansi eksternal; dan Masa transisi yang membutuhkan waktu untuk penyesuaikan dengan data-data sebagai akibat dari pengalihan KPP Pratama Khususnya PBB-P2 sejak tahun 2014.

“Pemerintah Kabupaten Belu dalam tanggung jawabnya membangun Rai Belu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terus bertekad dan bekerja keras, berjuang untuk menemukan berbagai terobosan dalam meminimalisir masalah-masalah yang ada demi pemenuhan pencapaian realisasi penerimaaan daerah sektor pajak khususnya PBB-P2 pada setiap tahun pajak. Berbagai upaya terus dilakukan melalui strategi yang barbasis inovasi dalam rangka menggali potensi penerimaan daerah sektor pajak serta perluasan obyek pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti yang telah ada dan sudah dilakukan adalah pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2 secara aplikasi berbasis online, yang merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Belu, Bank NTT Cabang Atambua dan Kejaksaan Negeri Belu,” ujarnya.

Wakil Bupati Belu, Drs. J. T. Ose Luan

Wabup menyambung, semua mempunyai maksud dan tujuan sebagai alat pengendalian dalam meningkatkan penerimaan daerah dan menjaga tidak hilangnya potensi penerimaan daerah sektor pajak.

“Hal ini sungguh menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Belu, melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan kerja sama ini, maka sangat diperlukan pendekatan dari segi hukum atau perundang-undangan dalam arti mempelajari hal-hal yang menyangkut legalitas, peraturan serta dasar hukum dan implikasi hukumnya, baik yang menyangkut pihak pemerintah dalam hal ini aparaturnya sebagai pengelola perpajakan daerah, maupun pihak pembayar pajak terkait kewenangan, hak dan kewaiiban sebagai petugas pemungut pajak dan wajib pajak, untuk dapat bersinergi, serta memiliki komitmen yang sama menjadi orang bijak yang taat bayar pajak, sesuai peraturan yang berlaku,” tandasnya.

Sejalan dengan harapan-harapan besar diatas, maka keterlibatan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Belu sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pengelolaan pajak daerah setiap tahun yang makin meningkat. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada petugas pemungut pajak, para camat, para kepala desa dan para lurah untuk membangun kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan Badan Pendapatan Daerah dalam rangka percepatan pencapaian target penerimaan pajak khususnya pajak PBB-P2. 

“Rendahnya realisasi PBB-P2 akan cukup berimbas pada pembiayaan infrastruktur di daerah. Oleh karena itu para camat, para kepala desa dan para lurah, sebagai perpanjangan tangan bupati dan Wakil Bupati Belu yang adalah pimpinan wilayah ditingkat kecamatan, tingkat desa serta tingkat kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu mendorong kinerja para kepala dusun, para RT sebagai petugas pemungut pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu,” imbuh Wabup Ose.

Wabup menambah, pengaruh kepemimpinan camat, kepala desa dan lurah diwilayah masing masing sangat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk peningkatan realisasi pembayaran pajak oleh wajib pajak, saudara-saudaralah yang dekat dan memiliki masyarakat wajib pajak yang berada diwilayah kewenangan saudara secara administratif.

“Pendekatan-pendekatan secara cerdas dan persuasif bernuansa edukasi tentang manfaat pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat mendorong semangat dan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu,” katanya. (pkpsetdabelu/Reynaldo Klau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *