PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT BELU TERUS MENGGIATKAN PEMBANGUNAN DI SEMUA SEKTOR

Ekonomi Pembangunan Kesehatan Pariwisata Pemerintahan & Hukum Pendidikan & Sosbud Sosial Budaya

ATAMBUA, Pemerintah Daerah dan masyarakat Belu saat ini sedang menggiatkan pembangunan disemua sektor dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di NTT. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Belu, Drs. J.T. Ose Luan pada Rapat Kerja Gubernur NTT Bersama Bupati, Para Camat, Kepala Desa, Lurah dan Tokoh Agama serta Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik se-Kabupaten Belu di Graha Kirani Atambua, Selasa (11/2).

Wabup Belu mengatakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Belu yang saat ini terdiri dari 12 kecamatan, 69 desa dan 12 kelurahan secara umum berlangsung dengan baik dalam suasana kondusif berkat adanya dukungan dan kemitraan yang sangat baik antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor PDRB dari tahun 2012 – 2019 sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRD adalah sektor pertanian 21,84%.
“Untuk meningkatkan PDRB dari sektor pertanian harus dilakukan peningkatan produksi dari sub-sub sektornya, antara lain sub sektor tanaman pangan, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan, sub sektor kehutanan dan hortikultura,” kata Wabup Ose.

Adapun luas lahan pertanian tanaman pangan berdasarkan sensus 2018 di Kabupaten Belu adalah, lahan kering 120.834,3 hektar, lahan basah 7.659,7 hektar, tanaman hortikultura seluas 434 hektar, perikanan budidaya air tawar/payau 81,2 hektar dengan produksi 2018 sebanyak 129 ton.
“Jumlah nelayan 2.435 jiwa tergabung dalam 487 rumah tangga/kelompok perikanan, perkebunan 3.293,3 hektar lahan peternakan. Luas bervariatif tersebar di 9 kecamatan, usaha peternakan sonis laloran seluas 500 hektar, populasi ternak sapi sebanyak 70.667 ekor, Babi sebanyak 57.682 ekor,” beber Wabup Ose Luan.

Sejalan dengan program pertanian yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ungkap Wabup Belu bahwa Program Pertanian dijadikan prioritas pembangunan yang salah satu tujuannya adalah mengurangi kesenjangan sosial. Pembangunan yang dimulai dari desa dengan prioritas pada pertanian menjadi jalan sekaligus solusi untuk mensejahterahkan rakyat, termasuk membuat swasembada pangan jadi kenyataan.
“Peluang peningkatan produksi beras melalui pengembangan tanaman padi di lahan kering menjadi (Padi Gogo) sangat besar guna memenuhi kebutuhan beras nasional yang terus meningkat dengan menerapkan padi Gogo terutama komponen varietas unggul baru yang sesuai diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi oleh petani lahan kering, mempercepat kenaikan hasil dan pendapatan petani,” ujar Wabup.

Yang diharapkan dari hasil produksi padi Gogo ini adalah dapat mendukung pemerintah dalam memenuhi stock beras sehingga menghentikan impor beras merupakan kebijakan yang tepat diambil oleh pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat di tahun 2020.
“Ini berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bahwa kawasan sekitar wilayah NTT mengalami siklus Tropis Damian yang mengakibatkan intensitas curah hujan mengalami penurunan yang dapat menyebabkan produktivitas padi sawah/ladang serta beberapa komoditi pangan lainnya menurun yang berdampak pada terjadinya musim kelaparan,” tandasnya.

Mengantisipasi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Belu mengambil langkah strategis melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk menggantikan komoditi pangan alternatif yang cocok dengan kondisi curah hujan yang rendah seperti kacang hijau.
“Kami Pemerintah Kabupaten Belu sangat memohon bantuan Gubernur NTT untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi kondisi alam yang tidak menentu ini. Pengembangan budidaya kelor (Moringa oleifera) sebagaimana menjadi salah satu program unggulan dalam RPJMD Provinsi NTT telah menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Belu pada tahun 2020. Lahan seluas 50 hektar telah disiapkan untuk diimplementasikan pembudidayaannya,” tukasnya.

Dalam hal perkembangan pembangunan pedesaan, tingkat perkembangan desa di 69 desa Kabupaten Belu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang baik, dalam beberapa klasifikasi yakni kategori Desa Sangat Tertinggal 3 desa, Desa Tertinggal 32 desa, Desa Berkembang 31 desa dan Desa Maju 3 desa.
“Dukungan dana desa juga sangat berperan penting dalam mendongkrak pembangunan pedesaan melalui alokasi dana dalam proporsi bidang pembangunan 42,3% penyelenggaraan pemerintahan 28.7% pemberdayaan 23,3% dan pembinaan kemasyarakatan 6%. Pada tahun 2020 ini kebijakan Pemerintah Kabupaten Belu untuk pembangunan rumah layak huni melalui dana desa sebanyak 10 unit per desa dengan anggaran Rp. 70.000.000,-/unit,” urai Wabup.

Upaya penanggulangan Stunting sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kemajuan yang berarti dan telah terjadi penurunan angka Stunting di tahun 2019 sebesar 21,27%, setelah sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 26,95%.
“Prevelansi penurunan angka Stunting ini tetap menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belu sehingga target penanggulangan Stunting dapat tercapai dengan baik,” ucapnya. (prokompimbelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *