PEMKAB BELU DORONG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING

Kesehatan Pemerintahan & Hukum Pendidikan & Sosbud

ATAMBUA – Wakil Bupati Belu, Drs. J. T. Ose Luan didampingi Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Ir. Florianus Nahak, M.Si dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Belu, dr. Joice Manek, MPH membuka Pertemuan Analisa Situasi Stunting tingkat Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara II Atambua, Rabu (5/2).

Pertemuan analisa situasi stunting tingkat Kabupaten Belu ini untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya perbaikan manejemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1000 HPK terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif.

Wabup Belu dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan saat ini lebih difokuskan pada upaya percepatan penanggulangan stunting.

“Pertemuan kita saat ini lebih difokuskan pada upaya percepatan penanggulangan stunting. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas), prevalensi balita stunting di Indonesia adalah sebesar 37,2 % pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 sebesar 30,8 % dari target RPJMN Bidang Kesehatan tahun 2019 sebesar 28 %,” Ujarnya.

Lanjut Wabup, angka prevalensi stunting di Kabupaten Belu terus menurun setiap tahun.

“Hasil Riskesdas untuk Provinsi NTT tahun 2013 sebesar 51,7 % dan pada tahun 2018 sebesar 42,6 %. Untuk Kabupaten Belu prevalensi stunting sebesar 26,95 % pada tahun 2018, dan pada tahun 2019  turun menjadi 21.23%,” ungkap Wabup Belu.

J. T. Ose menghimbau agar penanganan stunting intens dilaksanakan dengan pendekatan multisektor serta lntervensi yang terintegrasi.

“Strategi utama penurunan stunting adalah pendekatan multisektor dan lntervensi terintegrasi. Upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat upaya menurunkan angka prevalensi stunting pada anak. Pendekatan multisektor untuk melakukan konvergensi program pencegahan stunting harus dilakukan di semua tingkatan sejalan dengan strategi nasional pencegahan stunting. Penguatan regulasi untuk pencegahan stunting juga dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi diantara pemangku kepentingan yang terkait,” terang J. T. Ose.

Ose Luan juga menyampaikan bahaya dari stunting yang beresiko menurunkan produktivitas serta lebih tingginya resiko menderita penyakit kronis pada saat dewasa.

“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (kurangnya asupan gizi dalam waktu lama) terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa disebut 1.000 HPK. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa, lebih rentan terhadap penyakit serta beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya,” tandas Mantan Sekda Belu itu. 

Menutup sambutannya, Wakil Bupati Belu mengajak seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk bekerja bersama mencegah dan menanggulangi permasalahan stunting di Kabupaten Belu demi tercapainya generasi penerus belu yang sehat dan berkualitas. 

Kegiatan Pertemuan analisa situasi stunting tingkat Kabupaten Belu ini dilaksanakan selama 2 hari yakni  tanggal 5 – 6 februari 2020. (prokompimbelu/RK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *