PEMKAB BELU GELAR RAPAT TIM PEMBUAT KLHS

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA – Dalam mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berkaitan dengan itu Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Rapat Tim Pembuat KLHS yang dilaksanakan di Lantai I Kantor Bupati Belu, Selasa (9/3/2021). Kegiatan ini dibuka oleh Plh. Bupati Belu, Frans Manafe, S.Pi dan didampingi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Yasintus P. Ulu Leki, ST.

 

Rapat Tim Pembuat KLHS ini beragenda pemetaan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam penyusunan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) KLHS RPJMD tahun 2021 -2026.

 

Plh. Bupati Belu dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan bagian dari tahapan – tahapan yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan KLHS RPJMD.

 

Lanjutnya, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya alam didalam kerangka kerja otonomi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah selain membawa manfaat sosial dan ekonomi juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

“Kita di Belu ini saya melihat kerusakan lingkungan cukup besar, contohnya jika kita turun ke Atapupu di kiri dan kanan lingkungan sudah tercemar karena sampah yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk melakukan penertiban dilokasi itu, dipasang papan-papan pengumuman dilarang membuang sampah dan kita juga harus menyediakan tempatnya agar orang dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan,” terang Frans Manafe.

 

Lebih lanjut Plh Bupati Belu menyampaikan bahwa dokumen KLHS yang disusun merupakan dokumen penting dalam era pembangunan karena akan memberikan manfaat dalam melengkapi subtansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“KLHS merupakan salah satu tahapan awal dari seluruh tahapan besar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan, sehingga bapak dan ibu yang dipilih berada disini adalah orang – orang penting yang akan memberikan suatu dokumen yang menjadi pedoman didalam pelaksanaan RPJMD,” tandas Frans Manafe.

 

Pj Sekda Belu itu juga menjelaskan bahwa RPJMD saat ini masih dalam takaran RPJMD teknokratik yang nantinya akan dikolaborasikan dan disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

“RPJMD saat ini masih dalam takaran RPJMD teknokratik, nanti setelah ada Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasti RPJMD teknokratik akan dikolaborasi dan disinergikan kembali dengan visi misi program dan kegiatan strategis dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” jelas mantan kepala BP4D Belu.

 

Menutup sambutannya, Plh Bupati Belu itu berpesan kepada Aparatur Sipil Negara untuk bekerja secara profesional dan tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

“Pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada ASN untuk tidak lagi mengkotak –kotakkan diri, bekerjalah secara profesional dan tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Saya berharap agar kita semua yang dipercayakan untuk menjadi tim pembuat KLHS RPJMD ini dapat berpartisipasi aktif dan bekerjasama sehingga dapat menghasilkan dokumen KLHS yang berkualitas demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belu,” pungkas Frans Manafe. (prokompimbelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *