PEMKAB BELU KOMITMEN CEGAH DAN TEKAN STUNTING

Ekonomi Pembangunan Kesehatan Pemerintahan & Hukum


ATAMBUA, Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen mencegah dan menekan stunting di wilayah perbatasan RI-RDTL. Komitmen tersebut ditandai dengan Penyusunan Rencana Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan Penyusunan Regulasi Penurunan Stunting Tahun 2019 yang digelar di Aula BP4D  Kabupaten Belu, Jumat (19/7/2019).

Turut hadir, Konsultan Stunting Dirjen Bina Pembanguan Daerah Kemendagri, dr. Yustina Yudha Nita, MSc, Kepala BP4D Kabupaten Belu – Frans Manafe, S.Pi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu – Theresia M. B Saik S.K.M, M.Kes, Pimpinan OPD, LSM, NGO, Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, Camat dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Belu.

Wakil Bupati Belu, Drs. J. T. Ose Luan mengatakan pembangunan kesehatan  adalah salah satu bagian  dari Pembagunan Nasional, agar tercapainya kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat  bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. 
“Prioritas Pembangunan Kesehatan sesuai RPJM untuk bidang kesehatan tahun 2015 – 2019 adalah penurunan angka kematian ibu dan anak, angka kematian bayi, perbaikan gizi khususnya  stunting,  pengendalian penyakit menular  dan pengendalian penyakit tidak menular,” ungkapnya.

Terkait upaya percepatan penanggulangan stunting, Wabup Ose menjelaskan,  berdasarkan hasil riset kesehatan dasar prevalansi balita stunting di Indonesia sebesar 37,2% pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 30,8%. Dari target RPJM Bidang kesehatan tahun 2019  sebesar 28%, sedangkan hasil riset kesehatan dasar untuk Provinsi NTT tahun 2013 sebesar 51% dan pada tahun 2018 sebesar 42%.
“Kita tidak sadar bahwa, dari pola makan dan lainnya ini sudah malapetaka, karena di NTT itu 51% pada tahun 2013, berarti diatas  setengah persen dan ini semua malapetaka dan kita tidak sadar. Kita pikir ini hal biasa, hal kecil  yang tidak perlu diberi perhatian  dan kepedulian  sekarang baru mata kita dibuka untuk melihat , hati kita dibuka untuk supaya memberi perhatian dan peduli,” katanya.

Wabup mengatakan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, terutama pada Seribu Hari Pertama Kehidupan atau yang biasa disebut Seribu HPK. Anak tergolong Stunting apabila  panjang badan atau tinggi badan menurut umurnya  lebih rendah  dari standar Nasional yang berlaku. 
“Strategi utama penurunan Stunting adalah pendekatan Multisectoral dan intervensi terintegrasi, berkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat upaya menurunkan angka Prevalensi Stunting pada anak. Pendekatan multi sector untuk melakukan Konvergensi Program Pencegahan Stunting harus dilakukan disemua tingkatan sejalan dengan  Strategi Nasional. Pencegahan Stunting, Penguatan Regulasi untuk pencegahan Stunting juga dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi  diantara  pemangku kepentingan yang terkait,” jelasnya.

Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk  menurunkan angka Prevalensi Stunting pada anak Indonesia. Berbagai Kementrian dan  lembaga telah merancang  beragam program  dalam rangka aksi cegah Stunting, namun tanpa koordinasi dan sinkronisasi  kebijakan maka pelaksanaan program tersebut bisa menjadi  kurang efektif.
“Pencegahan stunting dilakukan melalui 2 intervensi yaitu Intervensi Gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan  berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sector kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasil yang dapat dicatat dalam waktu relative pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang di mulai dari masa kehamilan ibu, hingga melahirkan balita, sedangkan intervensi gizi spesifik  adalah kegiatan pembangunan diluar sector kesehatan dan berkontribusi 70 % intervensi stafnya,” beber Wabup Ose.

Wabup menambah, sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus bagi ibu hamil dan balita pada seribu hari pertama kehidupan. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif bila intervensi gizi spesifik dan sensitive dilakukan secara konvergen.
“Mempersiapkan generasi emas 2045, bukan hal yang mudah, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia 5 tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera dituntaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama – sama bekerja dan mencegah menanggulangi persoalan stunting di Kabupaten Belu, demikian juga generasi penerus Belu yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (Pkpsetdabeu/Iryanto Tlonaen).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *