PEMKAB BELU LUNCURKAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN STUNTING

Ekonomi Pembangunan Kesehatan Pendidikan & Sosbud

ATAMBUA, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten belu melaksanakan Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Belu tahun 2019 di Aula Hotel Nusantara 2 Atambua, Senin (23/09/2019).

Kegiatan  tersebut dihadiri Staf Wakil Presiden RI Panca Wibawa dan Chairudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Pokja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Sekdes Lokus Stunting, Kepala Puskesmas dan LSM/Ngo.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Drs. Arnol Bria Seo dalam sambutannya menjelaskan, Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. “Lintas pembangunan kesehatan di Kabupaten Belu sesuai dengan RPJMD tahun 2019 -2021 adalah merupakan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi, mempercepat penurunan referensi stunting, mencegah penyakit menular dan tidak menular serta perbaikan lingkungan,” ungkap Arnol.

Berdasarkan data hasil riset Kementerian Kesehatan angka stunting di Kabupaten Belu tahun 2018 adalah sebesar 46,8%, bila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 18,6%, maka ada peningkatan jumlah balita stunting sebesar 8,2%. Meningkatnya jumlah balita stunting di Kabupaten Belu menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan stunting.“Kita mengharapkan generasi Belu masa depan harus sehat, cerdas, kreatif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung dengan pendidikan berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menetukan kesuksesan pembangunan bangsa sebaliknya anak-anak tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis maka mereka akan menjadi anak yang lemah,” katanya.

Untuk mendapatkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan upaya yang strategis, untuk itu diperlukan kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting yang komperensif dalam mendukung penaggulangan stunting.“Saya mengajak semua pihak untuk bahu membahu menyelesaikan stunting di Kabupaten Belu. RAD yang akan disusun ini akan menjadi panduan dan arahan dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belu sehingga stunting yang menjadi masalah dapat dituntaskan,” tandasnya.

Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat BP4D, drh. Anie Hidayat dalam Laporan Panitia Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting di Kabupaten Belu menyampaikan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. “Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada dibawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurannya (Kementerian Kesehatan, 2018),” ujarnya.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK. Disamping beresiko menghambat pertumbuhan fisik dan rentan terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak dimasa depan. Masalah kurang gizi pada anak bermula dari kurang gizi saat kehamilan yang mengakibatkan kemampuan kognitif yang rendah, beresiko stunting, serta pada usia dewasa beresiko menderita penyakit kronis. “Selain karena kurangnya asupan makanan, masalah stunting juga dipengaruhi oleh kondisi sanitasi yang buruk. Faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan berpengaruh pula untuk kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak, karena anak usia dibawah dua tahun rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit, jika masalah gizi tidak ditangani akan menimbulkan masalah yang lebih besar, bangsa Indonesia dapat mengalami lost generation,” jelasnya.

Untuk mencapai percepatan perbaikan gizi ini dibutuhkan dukungan lintas sektor. Kontribusi sektor kesehatan hanya menyumbang 30%, sedangkan sektor non kesehatan berkontribusi sebesar 70% dalam penanggulangan masalah gizi. Dalam gerakan 1000 HPK telah dijelaskan bahwa untuk menanggulangi masalah gizi diperlukan intervensi yang spesifik dan sensitif. “Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan seperti penyediaan vitamin, makanan tambahan dan lainnya sedangkan intervensi sensitif dilakukan oleh sektor non kesehatan seperti penyediaan sarana air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan dan pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Perkembangan stunting di Kabupaten Belu berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 38,6 % dan tahun 2018 sebesar 46,8 %. Selama 5 tahun terjadi kenaikan sebesar 8,2 %. Melihat permasalahan ini maka pemerintah Kabupaten Belu berupaya melalui konvergensi lintas sektor baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan gerakan percepatan penurunan stunting terintegrasi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting tahun 2019-2021. “RAD Stunting harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih fokus, berkesinambungan, berkeadilan dan mencapai tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi (optimal), dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan permasalahan target sasaran (perempuan dan laki-laki). Penyusunan RAD Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggungjawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi dan singkronisasi rancangan rencana kegiatan dari OPD penaggungjawab di kabupaten/kota,” beber Anie Hidayat.

Tujuan penyusunan RAD Stunting adalah, Meningkatkan pemahaman lintas sektor tentang pentingnya menyusun RAD Stunting dan manfaat RAD Stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belu; Tersusunnya RAD Stunting yang memuat rancangan program kegiatan dari lintas sektor serta target pencapaiannya sesuai indikator kinerja masing-masing; Menjadi pedoman bagi OPD lingkup pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Belu dalam upaya percepatan penurunan stunting. (Pkpsetdabelu/Michael Tae).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *