PEMKAB FOKUS TANGANI STUNTING DI 21 DESA

Ekonomi Pembangunan Kesehatan Pemerintahan & Hukum


ATAMBUA, Pemerintah Kabupaten Belu melalui OPD teknis serius dan fokus menangani keberadaan stunting di 21 desa yang tersebar di Kabupaten Belu. Demikian penegasan Kepala BP4D Kabupaten Belua, Frans Manafe, S.IP di kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan Penyusunan Regulasi Penurunan Stunting Tahun 2019 yang digelar di Aula BP4D  Kabupaten Belu, Jumat (19/7/2019).

Frans mengatakan, pihaknya telah merumuskan 8 (delapan) aksi penanganan stunting di Kabupaten Belu.
“Kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi terkait penanganan stunting di Kabupaten Belu, melalui delapan aksi dan hari ini melakukan aksi kedua dengan mengumpulkan OPD teknis terkait yang sudah dibentuk melalui SK Bupati yaitu SK tentang tim koordinasi penangganan stunting Kabupaten Belu Tahun 2019, dengan melibatkan para Camat dan Kepala Puskesmas, untuk menyusun program kegiatan yang bertujuan untuk penurunan stunting,” jelas Kaban Manafe.

Frans Manafe mengujari bahwa, peran aktif seluruh OPD dalam menangani stunting yang  tersebar di 21 desa di Belu sangat  diharapkan. 
“Sehingga butuh keseriusan pada diskusi hari ini. fokus kita pada 21 desa, karena di desa-desa tersebut  ada angka stuntingnya dan  beberapa desa sudah ada intervensi dari opd-opd terkait,” tandasnya

Sebelumnya Ketua Panitia
Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan Penyusunan Regulasi Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Belu 2019, Theresia Helimuna TB, S.Gz mengutarakan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama  akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan  gizi. Menurutnya, stunting terjadi mulai dari janin masih dalam kandungan dan bayi nampak pada saat anak berusia  dua tahun. 
“Kekurangan gizi pada usia dini dapat meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitaan yang mudah sakit  dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif  pada penderita  juga berkurang sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka  panjang bagi Indonesia,” jelasnya.

Disampaikan pula, masalah kurang gizi pada anak bermula dari kurang gizi saat kehamilan  yang mengakibatkan kemampuan kognitif yang rendah, beresiko stunting, serta pada usia dewasa  beresiko  menderita penyakit kronis. Selain karna kurangnya  asupan makanan,  masalah stunting juga dipengaruhi oleh kondisi sanitasi yang buruk. 
“Faktor Sanitasi dari kebersihan lingkungan berpengaruh pula untuk kesehatan ibu  hamil dan tumbuh kembang anak, karna anak usia dibawah dua tahun rentan terhadap infeksi dan penyakit. Jika masalah gizi tidak ditangani  akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan bangsa Indonesia dapat mengalami Lost Generation,” ungkapnya.

Upaya untuk mencapai percepatan perbaikan gizi, kata Kepala Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Belu ini bahwa, sangat dibutuhkan dukungan  dari Lintas Sektor. Konkritnya bahwa, sektor kesehatan  hanya menyumbang 30%, sedangkan non-sektor kesehatan berkontribusi sebesar 70% dalam penanggulangan masalah gizi.
“Dalam Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan, telah dijelaskan bahwa untuk menanggulangi  masalah kurang gizi  diperlukan intervensi  yang spesifik dan sensitive. Intervensi spesifik dilakukan oleh Sektor Kesehatan, seperti penyediaan vitamin, makanan tambahan dan lainnya. Sedangkan intervensi sensitive dilakukan oleh Sektor Non-kesehatan, seperti penyediaan sarana air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya,” terang Thres Halimuna.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan di Kabupaten Belu, khususnya masalah stunting, maka Dinas Kesehatan memerlukan adanya dukungan dan peran serta dari lintas sektor  dan masyarakat, karena permasalahan stunting  disebabkan oleh  faktor multidimensi.
“Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Belu; Tersusunnya  rencana kerja penurunan stunting; Meningkatkan pemahaman lintas sektor, LSM dan NJO tentang penyebab, dampak dan cara penanggulangan stunting dan serta meningkatkan pemahaman lintas sektor  LSM dan NJO serta masyarakat tentang  peran masing-masing sektor dalam penanggulangan stunting,” pungkasnya. (Pkpetdabelu/Iryanto Tlonaen).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *