PEMPUS ALOKASI DANA PENDIDIKAN UNTUK NTT SEBESAR 3,7 TRILIUN RUPIAH

Ekonomi Pembangunan Pendidikan & Sosbud

ATAMBUA, Dana Non Fisik 2019 untuk NTT sebesar 2,963 triliun rupiah dan Dana DAK Fisik  sebesar 747 miliar rupiah sehingga totalnya mencapai 3,7 triliun rupiah. Ini belum termasuk tunjangan guru negeri dan swasta. Untuk tunjangan Sertifikat Guru Swasta langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI), Muhadjir Effendy  di SMAN 1 Atambua, Tenubot, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Rabu (24/4/2019).

Dalam kunjungan ke Kabupaten Belu, Mendikbud Effendy mengapresiasi  Pemerintah Kabupaten Belu yang sukses menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Saya memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada 3 SMP yaitu SMPN 1, SMPN 2, dan SMP Bina Karya yang mendapatkan bantuan. Ini berarti adanya semangat untuk segera maju. Sekolah – sekolah ini luar biasa, walaupun belum punya komputer namun numpang di sekolah lain untuk ikut ujian komputer. Saya berharap selain tiga sekolah ini yang mendapat bantuan laboratorium TIK, ke depannya seluruh SMP di Kabupaten Belu harus memiliki labaratorium komputer,” ungkap Mendikbud.

Ia menambah, dirinya mendapat informasi bahwa tidak semua SMA/SMK di Belu ujian menggunakan fasilitas komputer.

“Saya juga minta supervisi untuk seluruh SMA/SMK, sebaiknya semua SMA/SMK sudah memiliki fasilitas komputer. bagaimana kita kita mau menyangsong kehadiran industri fourpoint zero (4.0), kalau sekolah saja komputer tidak punya, ini sangat ironis. Karena itu mohon kerjasamanya baik dari Kabupaten – Kabupaten seluruh NTT maupun dari Provinsi untuk segera mempercepat pengadaan fasilitas belajar yang sangat mendesak. pertama untuk menyongsong era industri fourpoint zero (4.0) yaitu paling tidak berupa komputer dan laboratorium. kita juga akan adakan perombakan besar-besaran untuk digitalisasi semua laboratorium di sekolah – sekolah,” terangnya.

Berkaitan dengan Tes PNS bagi Guru, Kemendikbud Effendy menjelaskan  untuk guru honorer akan ada lagi tes melalui jalur PPPK. Target kemendikbud untuk guru honorer sampe tahun 2003 harus kelar menjadi Aparatur Sipil Negara.

“Entah itu melalui jalur PNS atau jalur PPPK, namun begitu harus memenuhi syarat – syarat Tes sesuai undang –undang dan peraturannya. Untuk itu jika ada guru honorer yang belum memiliki kualifikasi akademik,  harus segera sekolah untuk menyelesaikan sesuai undang – undang,” tukasnya.

Lebih jauh Mendikbud mengutarakan, keberadaan Guru Honorer adalah masalah terbesar sebelum Jokowi menjadi Presiden, karena jumlahnya sangat besar yaitu ada 736.000 guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Namun Pak Presiden, melalui mendikbud akan menyelesaikannya secara bertahap. tahun lalu kita sudah membuka ada slot guru 117.000. Sebanyak 90.000 untuk Kemendikbud dan yang 27.000 untuk Kementerian Agama. Namun dari 90.000 slot guru melalui tes CPNS terbuka, guru honorer banyak yang tidak lulus. Dari 117.000 slot yang dibuka, guru honorer yang lulus tidak sampai 10.000 guru, sebagian besar diisi oleh Sarjana Pendidikan yang belum mengabdi sebagai guru honorer. Makanya untuk PPPK bulan Februari kemarin sifatnya tertutup bagi guru honorer saja, agar dapat bersaing sesama honorer, terutama yang usianya sudah diatas 35 tahun yang sudah tidak boleh lagi tes dijalur PNS,” beber Effendy.        

Mendikbud kembali mengingatkan agar, rekrutmen  tenaga honorer melalui jalur PPPK harus terkirim semua data.

“Kemarin rapat kabinet, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan, jadi untuk gaji PPPK tidak diambil dari APBD namun diambilkan dari dana pusat melalui DAU Gaji Pegawai. Karena itu saya minta, kalau nanti ada rekrutmen melalui jalur PPPK jangan tidak ikut dan tidak kirim datanya, harus ikut karena gajinya nanti dari Pusat langsung,” tandasnya.

Terkait permintaan Sekolah Vokasi, Mendikbud Effendy  mengatakan, dirinya sangat mendukung harapan  masyarakat melalui Bupati Belu. Menurutnya, mempersiapkan generasi muda untuk memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai merupakan hal penting dan urgen untuk segera dilaksanakan.

“Target saya mungkin untuk pemberian keterampilan tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan SMK, tetapi SMA juga harus diberi keterampilan yang memadai, kalau dia tidak bisa melanjutkan, nanti bisa memasuki dunia kerja dengan baik, seperti yang disampaikan Bapak Bupati Belu,” katanya.

Sambung Effendy, pihaknya sangat mendukung komitmen Bupati Belu untuk mengurangi migrasi keluar daerah.

“Kalau bisa kita juga harus mengurangi migrasi keluar daerah untuk bisa membangun NTT sendiri, karena kalau tidak anak-anak yang mempunyai potensi tidak di tertahan di sini, maka yang terjadi nanti adalah apa yang disebut dengan migrasi otak. ketika anak pintar itu pindah dari NTT maka NTT akan tidak bisa maju karena yang pintar-pintar pada bertebaran keluar. Itu yang disebut dengan gejala migrasi otak. Sekarang negara-negara maju banyak yang melakukan ini, misalnya di Singapura anak-anak yang pintar, termasuk anak yang juara olimpiade dipesan dan ditawari untuk bersekolah dengan beasiswa, setelah itu dia tidak akan kembali ke sini lagi, justru dia dimanfaatkan otaknya untuk negara tetangga. Karena itu harus ada kebijakan-kebijakan, bagaimana membuat sekolah-sekolah yang bagus di sini, perguruan tinggi yang bagus, komite-komite yang bagus sehingga nanti anak-anak yang bagus juga bisa mengembangkan daerah NTT.  NTT tidak akan pernah bisa maju, kalau tidak dikembangkan oleh putra putra terbaiknya sendiri,” terangnya. (Pkpsetdabelu/Reynaldo Klau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *