PENCEGAHAN KORUPSI MUTLAK DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN MENYELURUH

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Kepatuhan hukum masyarakat saat ini masih rendah, sehingga pencegahan korupsi mutlak dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Pencegahan itu tidak hanya dilakukan di instansi pemerintah, swasta, dan pendidikan, tapi harus juga diawali dari keluarga. 

Oleh karenanya, pencegahan korupsi mutlak dilakukan, karena pencegahan korupsi ini dapat merubah akhlak, merubah pola pikir, dan mindset kita agar supaya kita tidak melakukan tindakan yang melawan hukum khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa.

Penegasan itu dikemukakan Ketua Komite Advokasi Daerah NTT, Frid Anggi dalam kegiatan Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi oleh Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi NTT dan Penandatanganan Komitmen Bersama Cegah Korupsi antara KAD dengan Regulator dan Pelaku Usaha di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Selasa (19/11/2019).

Anggi menjelaskan, Komite Advokasi Daerah terbentuk dengan inisiasi dari KPK RI untuk mewadahi pelaku-pelaku usaha dan stakeholder/regulator/birokrasi berdiskusi, berkomunikasi untuk bagaimana caranya menghindari tindakan-tindakan yang berbau korupsi. 

“Awal pembentukan KAD pada tahun 2017 itu KPK hadir di NTT dan membentuk Komite Advokasi ini diketuai oleh Pak Samuel Rebo Asisten II Sekda Prov. NTT, waktu itu beliau masih Kepala Dinas Perijinan Satu Atap. Dalam perjalanannya selama satu tahun ke 2018 itu evaluasinya dilakukan oleh KPK pada bulan Desember 2018 dan akhirnya waktu itu berdasarkan komitmen/MoU antara Kadin Pusat dan KPK tentang penindakan anti korupsi maka KPK meminta Kadin NTT menjadi motor atau remover menggerakan Komite Advokasi Daerah di bidang korupsi di NTT,” ungkapnya.

Setelah itu kami melakukan komunikasi dengan Pemda dan Pak Gubernur, maka lahirlah SK Gubernur pada bulan April kemarin dan kami sekarang bergerak melakukan sosialisasi dan panel diskusi di bidang pengadaan barang dan jasa.  Kenapa kita fokus ke pengadaan barang dan jasa,  saya mengatakan kepada KPK bahwa NTT itu spesifikasinya adalah kasus-kasus yang  kebanyakan terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa,” tambah Anggi.

Oleh karenanya, memasuki dimensi baru dalam penegakan hukum dari penindakan ke pencegahan, kita semaksimal mungkin melakukan pencegahan.

“Ini adalah satu gerakan nasional yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk bagaimana kita melakukan pencegahan semaksimal mungkin sebelum terjadinya tindakan,” tukasnya.

Ketua Kadin Kabupaten Belu, Michael Tanjung menyampaikan proficiat kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang pertama kalinya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Semoga kedepannya prestasi ini terus dipertahankan sehingga pelayanan terhadap publik maupun pengelolaan administrasi pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan bisa berjalan dengan baik,” ujar Ketua Kadin.

Dikatakan, dengan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kita berusaha lebih baik lagi, bukan berarti kita selama ini sudah berjalan sesuai dengan kehendak yang di atas tetapi sebagai manusia yang lemah tentu kita punya keterbatasan oleh karena itu semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua.

“Dan yang terakhir saya ingin mengutip satu kata bijak, dari pada menutup kegelapan, sebaiknya kita menyalakan lilin. Dari pada kita menutup korupsi sebaiknya kita melakukan sosialisasi pencegahan korupsi,” pungkasnya. (pkpsetdabelu/michaello).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *