PENDEKATAN ANALISIS STANDAR BELANJA HARUS SESUAI KEBUTUHAN

Ekonomi Pembangunan

ATAMBUA, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengadakan acara Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ABS) di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu, Senin (24/6/2019). Acara sosialisasi dihadiri Wakil Bupati Belu, Ketua DPRD Kabupaten Belu, Pimpinan OPD dan Para Pengelola Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu. Sementara Pemateri dari  Pusat Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM  adalah Tim Ahli Standar Belanja, Kardias, SE, M.Si dan Budi Nurhandoyo, SH.

Pelaksanaan Sosialisasi ASB bertujuan menjamin kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis; Meningkatkan efisiensi dan  efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran; serta Memberi pedoman dalam perhitungan besaran belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu

Wakil Bupati Belu Drs. J. T. Ose Luan mengatakan, sosialisasi ini dapat membangun pemahaman yang sama kepada para Pimpinan OPD dan para Pengelola Keuangan dalam merencanakan dan menetapkan anggaran belanja di setiap OPD.

“Kita harus punya satu kesatuan pemahaman antara seluruh OPD dalam merencanakan R-APBD sesuai nilai-nilai belanja yang  berlaku, sehingga tidak terjadi perbedaan antara satu OPD dengan OPD lainnya,” ungkap Wabup Ose.

Sambung Mantan Sekda Belu ini bahwa, penetapan standar atau nilai belanja yang berbeda-beda sangat beresiko dan berdampak hukum.  

“Jika terjadi perbedaan, dapat dianggap sebuah keinginan bukan sesuatu kebutuhan. Kadang-kadang terjadi perbedaan, karena kita tidak memiliki analisis yang baku. Oleh karena itu melalui sosialisasi  tersebut, kita akan memiliki pengetahuan dalam membuat standar-standar belanja sesuai dengan tata perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Ia berharap, pemaparan dari tim ahli UGM dapat menjadi satu pedoman bagi setiap OPD untuk memberlakukan nilai dan standar-standar biaya tertentu pada penyelenggaraan atau penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020.

Ketua DPRD Kabupaten Belu, Januaria Awalde Berek, S.IP mengapresiasi kemauan baik dan komitmen Pemerintah Kabupaten Belu dalam upaya pengendalian anggaran belanja di setiap OPD.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah  yang mempunyai perhatian serius kepada pengelolaan keuangan daerah. Hari ini pemda menghadirkan Staf Ahli UGM untuk Sosialisasi Analisis Standar Belanja kepada para pengelola keuangan di setiap OPD dan legislatif,” katanya.

Awalde Berek mengaku, sosialisasi ASB sangat bermanfaat dalam mekanisme penganggaran.

“Hal ini penting sebagai pedoman untuk mengeksekusi anggaran dan dalam waktu dekat  kita akan mulai dengan Sidang Paripurna, dengan agenda pembahasan KUA PPAS 2020,” ungkapnya.

Ia meminta kepada para pengelola keuangan di setiap OPD agar memahami secara baik mekanisme Analisis Standar Belanja yang disampaikan para Tim Ahli.           

“Materi yang disampaikan ini menjadi pedoman maupun acuan bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk melangkah baik itu di sisa tahun anggaran ini maupun di tahun anggaran yang baru. Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan sidang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, tentu ada agenda dalam Paripurna untuk Pembahasan KUA PPAS Tahun 2020. Kita punya harapan yang sama, bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD, pendekatan analisis standar belanja yang dilakukan oleh pihak eksekutif disesuaikan dengan kebutuhan,” imbuh Awalde.

Sementara Pemateri dari Pusat Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Tim Ahli Standar Belanja, Kardias, SE, M.Si menjelaskan Analis Standar Belanja (ASB) sangat di perlukan, mengingat tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis; serta adanya pemborosan dan/atau efesiensi anggaran suatu kegiatan.

“Menjawab tuntutan-tuntutan tersebut, sangat diperlukan pengganggaran terpadu dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan pengganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran,” jelasnya.

Disampaikan bahwa,  ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

“Kewajaran yang diharapkan adalah kesesuaian antara beban kerja dan anggaran/biaya suatu kegiatan; Kesesuaian penggunaan objek belanja yang harus dianggarkan, yang sifatnya pilihan dan penggunaan objek belanja yang tidak boleh dianggarkan serta kesesuaian proporsi belanja untuk masing-masing objek/rincian objek belanja,” ujar Kardias.

Lebih jauh Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini  mengetengahkan bahwa, dalam penyusunan  ASB perlu dilakukan rasionalisasi anggaran.

“Selain itu, mencari pola pengganggaran dengan menentukan mana belanja HARUS, belanja PILIHAN dan belanja TIDAK BOLEH, dianggarkan untuk setiap jenis kegiatan. Kemudian menentukan proporsi alokasi belanja untuk setiap jenis kegiatan,” sebutnya.

Pentingnya ASB dalam proses perencanaan dan penganggaran, dikemukakan Kardias bahwa untuk menjamin kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis; Menghindari terjadinya pemborosan anggaran; mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien.

“ASB juga dapat memudahkan dalam memverifikasi anggaran (RKA-SKPD) untuk setiap kegiatan, sekaligus sebagai instrument Penghitungan pembiayaan defenitif program dan kegiatan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan PPA,” pungkas Kardias. (Pkpsetdabelu/Iryanto/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *