PERLUAS KEPESERTAAN PROGRAM JKN-KIS, BPJS KESEHATAN GANDENG PEMERINTAH DAERAH DAN SATGAS PAMTAS RI-RDTL

Kesehatan

NANAET DUABESI, BPJS Kesehatan Kabupaten Belu menjajaki sinergi  dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL Yonif Raider 403/Sbh dan Pemerintah Kabupaten Belu guna mengoptimalkan upaya perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

BPJS Kabupaten Belu mengungkapkan masih terdapat  41.258 atau 18 persen masyarakat Kabupaten Belu yang belum terdaftar  dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sedang masyarakat yang sudah terdaftar dalam program JKN-KIS sebanyak 183.151 atau 82 persen.

Bupati Belu Willybrodus Lay, SH pada kesempatan itu mengatakan, Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan berkesinambungan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.  Sabtu (31/8/2019).

“Saya menyampaikan terima kasih kepada dr. Nita dan dr. Hendrian yang sangat peduli terhadap kepada Mama Maria Lusiana Leki yang belum tercover BPJS. Inisiatif ini menjadi insipirasi bagi saya (Bupati, red) untuk segera mengatasi persoalan ini,” ungkapnya.

Kepedulian para prajurit TNI di daerah perbatasan, akan terus ditindaklanjuti dengan MoU sehingga sinergitas ini terus berlanjut ditahun-tahun mendatang.

“Kepedulian ini menjadi inspirasi bagi saya, agar bagaimana membangun sinergi antara Pemerintah dengan TNI dan masyarakat ke depan. Hari ini juga menyerahkan kartu keluarga kepada 20 warga Nanaenoe,” tandasnya.

Menyikapi masih ada masyarakat yang belum terdaftar di Program JKN-KIS, Bupati Lay menyarankan, agar separuh dana desa setiap tahunnya, bisa digunakan membayar iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional setiap warga.

“Masih ada 18 persen yang belum tercover, ke depan camat dan desa dapat menganggarkan melalui dana desa untuk membayar iuran BPJS. Didesa ada banyak pekerjaan, termasuk pembayaran upah bagi warga desa yang diberdayakan. Kita wajibkan, agar upah warga desa dari ADD dibuatkan rekeningnya. Selain uang disimpan di bank sebagai tabungan anak sekolah, juga dapat disisihkan untuk membayar iuran. Melalui program ini, kita juga mengedukasi masyarakat untuk mulai menabung,” terangnya.

Menyinggung stunting di Desa Nanaenoe, Bupati Belu meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Puskesmas, Camat dan Kepala Desa untuk memberikan perhatian  ekstra kepada  program pencegahan stunting atau gizi buruk yang mengakibatkan pertumbuhan anak tidak normal.

“Salah satu permasalahan kesehatan di Kabupaten Belu adalah angka anak stunting  dan kurang gizi kronis yang masih cenderung  tinggi di Nanaet Duabesi. Saya minta agar setiap rumah wajib menanam kelor, karena  dengan mengkonsumsi daun kelor mampu mencegah dan bahkan mengurangi  stunting atau masalah kurang gizi, jika dikonsumsi terus-menerus seseorang menjadi sehat. Daun kelor bisa direbus campur jagung,” imbau Bupati Lay.

Sebelumnya Camat Nanaet Duabesi, Mikhael Bria, S.Sos  melaporkan bahwa Kecamatan Nanaet Duabesi penyumbang terbesar penderita stunting di Kabupaten Belu. Salah satunya Desa Nanaenoe kurang lebih 24 jiwa dan yang terbesar adalah Desa Nanaet sebanyak 34 jiwa. Total keseluruhan sebanyak 168 jiwa.

Acara yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Belu, Camat Nanaet Duabesi, Kepala Puskesmas Laktutus, Desa Nananenoe ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Belu sangat mendukung program JKN-KIS. Program  ini telah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (Pkpsetdabelu/Iryanto/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *