PILKADA SERENTAK TETAP DI GELAR 9 DESEMBER 2020

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA –  Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak  tetap digelar tanggal 9 Desember 2020, kecuali ada permasalahan luar biasa, dapat diundur. Penegasan itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020 bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aparat Keamanan dan Penyelenggara Pilkada di NTT. Tito Karnavian hadir bersama Menko Polhukam RI, Moh Mahfud MD.

Rapat yang berlangsung di Pelataran Kantor Bupati Belu, Kamis (18/6) diikuti oleh Wakil Gubernur NTT, Danrem 161 Wirasakti, Kapolda NTT, Ketua KPUD Provinsi NTT, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati TTU, Dandim 1605 Belu, Dandim  TTU, Kapolres Belu, Kapolres Malaka, Kapolres TTU, Ketua KPU Kabupaten Belu, Ketua KPU Kabupaten Malaka, Ketua KPU Kabupaten TTU, Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka dan Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Pimpinan OPD Belu dan Malaka, Camat, Lurah, Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat.

Tito Karnavian mengatakan, akan ada 270 Plt (pelaksana tugas,red) jika pilkada ditunda. Menurutnya, ini tidak bagus, karena Plt tidak memiliki legitimasi dari rakyat.

“Kita melihat skenario Covid-19 ini belum tentu selesai, maka kita scenariokan Desember 2020,” katanya.

Mendagri menjelaskan, anggaran pilkada sudah disepakati dalam NHPD untuk KPU dan Bawaslu Daerah. Tito mengingatkan agar anggaran pilkada tidak boleh digunakan untuk penanganan Covid, karena anggaran Covid menggunakan sektor lain termasuk belanja tidak terduga (BTT).

“Sekarang sudah diambil keputusan politik melalui rapat dengan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan Pemerintah yang diwakili Mendagri dan sudah disepakati dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020, agar Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020 kecuali ada permasalahan luar biasa dapat diundur,” tandasnya.

Tito menambah,  KPU sudah mengeluarkan PKPU pada  Jumat yang lalu dan  tahapan sudah digulirkan per 15 Juni.

“Hari ini adalah lounching dari KPU, sekaligus dimulainya pelantikan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa dan seluruh TPS secara serentak dan bertahap mulai hari ini. Tanggal 24 Juni nanti dimulai verifikasi faktual di lapangan door-to-door untuk calon perorangan,” jelasnya.

Menyinggung penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19, mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa PKPU yang dikeluarkan mengandung Protokol Kesehatan Covid. Rapat Koordinasi sudah dilakukan dengan Gugus Tugas dan Menteri Kesehatan RI untuk mengatur teknisnya.

“Kita mulai bersentuhan pada saat dilaksanakannya verifikasi faktual tanggal 24 Juni, kampanye akbar tidak ada. Kemudian pada saat pemungutan suara diatur dari 800 menjadi 500 per TPS.   Untuk daerah yang sudah memiliki akses internet, semua tahapan bisa dikerjakan, termasuk kampanye didorong menggunakan virtual kecuali daerah yang lemot internetnya terpaksa dengan cara manual, tetapi tolong ikuti prinsip jaga jarak,” ujar Tito.

Begitupun saat dilaksanakan bimbingan teknis bagi panita ad hock oleh KPUD dan  Bawaslu Daerah.

“Tolong jangan sampai berombongan, kemudian tidak pakai masker dan tidak mengindahkan protokol kesehatan covid. Laksanakan secara bertahap per kluster, per daerah sehingga sedapat mungkin jaga jarak itu betul-betul dipahami, “ tukasnya. (prokompimbelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *