ROBERT SIMBOLON BANGGA TERHADAP DEDIKASI APARATUR PENGELOLA PLBN MOTAAIN

Ekonomi Pembangunan

TASIFETO TIMUR,   Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Drs. Robert Simbolon, M.AP mengaku bangga terhadap dedikasi aparatur pengelola PLBN Motaain. Robert Simbolon mengemukakan hal itu saat membahas Peningkatan Efektivitas Pengelolaan PLBN Motaain dengan seluruh stakeholder di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Jumat (5/4/2019).

Robert Simbolon mengatakan, adalah satu kebanggaan bersama, dimana kita terpilih dari dua ratusan juta jiwa penduduk Indonesia untuk mengurus negara secara langsung dari halaman depan NKRI.

“Saya kira ini sudah menjadi pengetahuan bersama kita bahwa beberapa tahun terakhir, negara sungguh hadir di bagian terdepan wilayah kita, melalui program pembangunan yang terbukti kita lihat hasilnya. Kedua pemimpin kita, Jokowi dan Jusuf Kalla berkomitmen membangun negara  dari pinggiran Indonesia dan ini yang pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia,” ucap Robert.

Kehadiran Gedung Megah PLBN di daerah perbatasan merupakan  bukti  nawacita ketiga dalam membangun perbatasan negara.

“NTT sudah memiliki tiga (3) pos lintas batas negara, yakni  PLBN Motaain di Belu, PLBN Wini di TTU dan PLBN Motamasin di Malaka. Tahun ini Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk membangun  tambahan dua PLBN di NTT yakni PLBN Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU,” beber Robert.

Terkait dengan  rencana membangun PLBN tambahan, Robert Simbolon mengaku akan   bersamaan dengan pembangunan Pelabuhan Maritaim di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

“Saya kira di kawasan ini kita juga sudah menikmati betapa terasa berbeda dengan infrastruktur yang sekarang ini seperti adanya jalan sabuk merah perbatasan yangsudah kita nikmati. Saya kira sudah banyak yang menjadi bukti keseriusan pemerintah, keseriusan negara untuk mewujudkan keadilan secara teritorial,  geografis dan keadilan secara sosiologis. Artinya bagi kita bahwa pembangunan kawasan perbatasan  negara merupakan satu metode, sekaligus cara atau instrumen bagi negara untuk mewujudkan keadilan,” jelasnya.

PLBN dihadirkan sebagai etalase negara dan juga sebagai simbol kehadiran bangsa dan negara di bagian terdepan dari NKRI.

“Konsekwensi dari semuanya ini adalah bahwa sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan bernehara, mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat yang paling rendah, dalam hal ini tingkat desa. Kita diminta untuk secara bertanggungjawab mengurus dan memelihara semua yang sudah kita hasilkan dan kita bangun. Selain itu, kita juga mengelola semua entitas-entitas atau unit-unit yang disediakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Contoh yang paling sederhana dan dekat dengan kita adalah PLBN ini,” terangnya. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Belu, Asdep Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Perwakilan BNPP Provinsi NTT, Kepala Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu, serta jajaran unsur Forkopimda Plus, Camat Tasifeto Timur dan Kepala Desa Silawan. (pkpsetdabelu/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *