SATPOL PP MEMILIKI PERAN SATRATEGIS MEMBANTU KEPALA DAERAH

Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA,  Satuan Polisi Pamong Prajasebagai unsur perangkat daerah, memegang peranan yang sangat strategis membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.  Penegasan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Belu, Fransiskus X. Asten, S.Sos disampaikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol PP Kabupaten Belu melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengaturan, Penjagaaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) di Aula Kantor Satpol PP Kabupaten Belu, Senin (27/5/2019).

Frans Asten mengatakan bimtek turjawali sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat peran satpol dalam urusan kententraman dan keteriban umum serta penegakkan perda maupun perlindungan masyarakat.

“Apa yang disampaikan oleh instruktur perlu diikuti secara baik. Waktu dua hari yang sudah ditetap harap dioptimalkan untuk menambah pengetahuan bagi para peserta,” imbuhnya.

Disampaikan pula, pelaksanaan hajatan Pemilihan Kepala Daerah semakin dekat, sehingga penguatan kapasitas aparatur Satpol PP perlu terus ditingkatkan, sehingga mereka dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

“Kegiatan Bimtek Turjawali ini harus diikuti secara sungguh-sungguh, sehingga bisa mempersiapkan diri sebagai aparatur yang baik dalam menertibkan situasi dan kondisi,  termasuk penegakkan terhadap seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu,” jelasnya.

Ia menjelaskan Satpol PP  sebagai aparatur Pemerintah Daerah, wajib menjalankan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat.

“Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan aparatur yang tangguh dan berkualitas. Untuk mewujudkannya, sangat diperlukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur  melalui penguatan kapasitas  sumber daya aparatur Satpol PP,” ujar  Frans Asten.

Sambung dia, kegiatan peningkatan kapasitas Satpol PP dimaksudkan untuk menghasilkan aparat Satpol PP yang berkualitas baik secara fisik dan intelektualitas, guna mendukung pelaksanaan tugas.

“Satpol dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tuntutan otonomi daerah yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014,” ungkapnya.

Danki Brimob Kie 2 Yonif A Pelopor, Iptu Vony Varizky, S.IK, SH mengatakan, setiap anggota Satpol PP harus memahami tata cara pengawalan, patroli dan pengamanan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

“Anggota Satpol PP harus mendapatkan ilmu, agar mereka memiliki sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas Penegakkan Perda dan Peraturan Bupati. Materi yang akan kami sampaikan nanti terkait turjawali, pengawalan dan penggunaan perlengkapan, khususnya pengendalian massa,” ujar Danki Brimob.

Iptu Vony, mengingatkan agar anggota Satpol PP harus serius mengikuti penyampaian materi dalam kegiatan pelatihan ini secara maksimal, agar ilmu yang diterima dapat bermanfaaat khususnya dalam menghadapi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Selain kegiatan Bimtek, kita juga melakukan simulasi penggunaan perlengkapan, khususnya baju perlengkapan huru hara,” tambah Danki Brimob. (Pkpsetdabelu/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *