SEKDA BERE BUKA KEGIATAN ADVOKASI PROGRAM KKBPK

Ekonomi Pembangunan Kesehatan Pemerintahan & Hukum Pendidikan & Sosbud Sosial Budaya

ATAMBUA, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Drs. Petrus Bere membuka kegiatan Advokasi Program KKBPK bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara II Atambua, Kamis (5/12). Turut Hadir, Ketua Penggerak PKK Provinsi NTT, Perwakilan Kepala BKKBN Provinsi NTT, Kepala BP4D Kabupaten Belu, Kadis BPMD, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Belu.

Dalam sambutan Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat, SH, M.Hum yang disampaikan Sekda Bere bahwa dirinya memberikan apresiasi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggra Timur yang telah menterjemahkan dan menindaklanjuti dengan advokasi pembangunan sektoral yang harus dibangun dari desa/kelurahan.

“Oleh karena itu saya memandang pertemuan advokasi ini merupakan momentum strategis untuk memberikan dan menyamakan pemahaman terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan pemerintahan dari Provinsi sampai ke Desa/Kelurahan,” ungkapnya

Pada tanggal, 2 Juli 2011, jelas Victor bahwa penduduk dunia genap berjumlah 7 miliar jiwa dan diperkirakan sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk dunia dapat mencapai 7,8 milyar. Hal ini mengisyaratkan kepada kita semua, bahwa terus terjadi pertumbuhan penduduk yang luar biasa pada setiap saat di hampir seluruh belahan dunia, khususnya di negara-negara sedang berkembang.

“Fenomena ini juga terjadi di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur. Penduduk Indonesia dan Nusa Tenggara Timur terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan penduduk selalu dikorelasikan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Sesungguhnya jika pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai maka akan menjadi modal bagi pembangunan dan keluarga. Namun yang menjadi persoalan adalah, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai dengan kualitas yang memadai, akan menjadi beban bagi pemerintah dan keluarga. Jika kehamilan dan kelahiran tinggi tetapi tidak disertai dengan perhatian yang cukup dari keluarga dalam proses tumbuh kembang anak secara optimal sejak dari dalam kandungan dan pada masa Balita, dan akhirnya anak mengalami gizi buruk dan menjadi stunting, maka kita akan kehilangan kualitas generasi, karena secara fisik ada, tetapi secara kualitas tidak ada,” jelas Victor.

Menurutnya, hal inilah yang perlu kita kaji bersama, kita diskusikan bersama untuk mendapatkan sebuah model yang efektif dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang harusnya tercipta dari desa/kelurahan, agar apa yang kita bangun dan kemajuan pembangunan yang kita raih, dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Berbicara tentang penumbuhan penduduk dan dampaknya menjadi perhatian dunia internasional. PBB dalam peringatan hari Kependudukan Dunia tahun 2011 mengangkat 7 isu pokok sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang harus menjadi perhatian dunia,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ketujuh isu diantaranya, Pertama : Kemiskinan dan Ketidaksetaraan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memberikan dampak tingginya proporsi penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan ketidaksetaraan kesejahteraan; Kedua :  Perhatian kepada kaum perempuan dan remaja putri merupakan hal yang penting dalam memecahkan masalah kependudukan, karena apabila perempuan sehat dan berpendidikan akan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, dan mengurangi pernikahan dini dan kehamilan secara terus menerus.; Ketiga : Pada saat ini jumlah penduduk berusia dibawah 25 tahun sangat besar, yang sebentar lagi akan menjadi orang tua. Dikalangan ini terjadi banyak pengangguran, 40% penderita HIV/AiDS baru terjadi pada usia 15 24 tahun, dan masih tingginya angka kematian ibu pada usia muda, karena terlalu muda hamil dan melahirkan; Keempat : Banyak perempuan yang tidak dapat memanfaatkan hak dasarnya untuk menentukan jumlah anak dan jarak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia,yang disebabkan karena adat istiadat, disamping mereka tidak mempunyai akses terhadap pelayanan KB yang efektif; Kelima :Tantangan abad ini adalah bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk 7,8 Milyar dunia, sementara kita juga harus memelihara kelestarian lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia dimasa mendatang; Keenam : Usia harapan hidup semakin meningkat dari tahun ketahun, jumlah penduduk lansia bertambah dan ini tantangan kedepan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan lansiadan jaminan hari tua; dan Ketujuh : Perkotaan merupakan daerah pertumbuhan ekonomi hingga mengakibatkan terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi, di kota juga angka kemiskinan cukup tinggi, lingkungan yang tidak sehat, dan berbagai problema yang lain.

Victor menambah, jika kita memperhatikan perkembangan penduduk di Nusa Tenggara Timur, sesungguhnya mengalami pertambahan yang cukup tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa pada sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur sebanyak 4,68 juta jiwa dan pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 5,4 juta jiwa. Di sisi lain bumi sebagai tempat untuk menampung penduduk tidak pernah bertambah. Sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusiapun terbatas dan makin berkurang, karena terus dikonsumsi oleh penduduk yang terus bertambah dengan berbagai kebutuhan hidup yang meningkat pula.

“Dengan demikian dalam jangka panjang akan terjadi ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan daya tamping bumi sebagai tempat/rumah hunian bagi penduduk itu sendiri, dan daya dukung alam sebagai sumber kehidupan umat manusia. Selain itu, jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang terus bertambah tersebut, memiliki struktur umur yang tidak seimbang dan kurang menguntungkan, karena penduduk usia non produktif, khususnya usia 0 14 tahun masih sangat tinggi, sehingga menempatkan dependency ratio atau ratio ketergantungan penduduk Nusa Tenggara Timur masih tinggi yaitu 72 per 100. Jika Negara atau daerah yang memiliki dependency ratioatau ratio usia ketergantungan 50 per 100 ke atas, maka Negara atau daerah itu belum bisa mencapai bonus demografi,” terangnya.

Menurut hasil proyeksi dari BPS dan Bappenas, sampai tahun 2035 NTT tidak bisa mendapatkan bonus demografi, karena penduduk usia ketergantungan pada kelompok umur 0 – 14 tahun masih sangat tinggi.

“Oleh karena itu pertambahan penduduk yang terus terjadi perlu kita kendalikan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya, melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sehingga sebelum tahun 2045 tercipta generasi emas di Nusa Tenggara Timur dan mencapai bonus demografi,” tandasnya.

Dalam rangka implementasi percepatan dan pemerataan pembangunan sesuai amanat Nawa Cita butir 3, maka Bapak Presiden telah memberikan arahan agar seluruh desa sangat tertinggal dijadikan sebagai Kampung Keluarga Berencana.

“Kampung KB hanyalah sebuah nama, yang harus dibangun secara bersama-sama, terintegrasi dan keroyokan oleh seluruh sektor. Diharapkan intervensi pembangunan yang dilakukan secara terintegrasi ini dapat mempercepat pembangunan di Kampung KB atau desa sangat tertinggal untuk menuju kemajuan secara cepat. Jika kita membangun Kampung KB secara terintegrasi dan keroyokan, maka akan tercipta percepatan kemajuan saran dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, tercipta pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan semua sektor, agar dapat menghantar Kampung KB untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dapat mewujudkan Bonus Demografi,” ujar Laiskodat.

Gubernur 1 NTT memastikan bahwa, Tag Line yang diusung pada pertemuan ini adalah “Program KKBPK menjadi Gerakan dan Milik Desa” dengan Filosot 7 “Program KKBPK Dari, Oleh dan Untuk Keluarga menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera”.

“Saya pandang sebagai hal yang tepat dan strategis. Karena dari Keluarga dan Desa-lah yang harus dijadikan sebagai titik sentral pembangunan untuk mewujudkan NTT Bangkit NTT Sejahtera,” tukasnya.

Nusa Tenggara Timur dikatakan bangkit harus dimulai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari dalam kandungan, ibu hamil diberikan asupan gizi, ibu diberi kesempatan 3 tahun untuk memulihkan kesehatan reproduksi dengan mengikuti program KB, selama 3 tahun itulah keluarga memiliki waktu cukup untuk memperhatikan asupan gizi dan tumbuh kembang anak, sehingga anak memiliki otak yang cerdas. “Setelah SDM Nusa Tenggara Timur meningkat dulu, barulah mereka bekerja menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk menghantarkan Nusa Tenggara Timur menjadi sejahtera. Oleh karena itu, saya menghimbau Para Bupati, Camat, dan Para Kepala Desa/Lurah untuk memasukan indikator Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga termasuk Kampung KB dapat dimasukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota masing-masing, prioritas pembangunan kecamatan dan prioritas pembangunan desa/kelurahan, sekaligus bersinergi dan menjadi tugas bersama antara Pemerintah, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat untuk saling bergandengan tangan agar tercipta lompatan kemajuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur demi meningkatnya Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur,” beber Gubernur 1.

Gubernur NTT  menegaskan  bahwa tantangan terbesar di Nusa Tenggara Timur adalah kemiskinan masih tinggi, gizi buruk dan stunting masih tinggi, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, kualitas SDM di Nusa Tenggara Timur masih rendah, karena rata-rata lama sekolah di Nusa Tenggara Timur masih rendah, Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur masih rendah, dimana semua ini dipicu oleh karena masih banyak keluarga di Nusa Tenggara Timur rata-rata memiliki jumlah anak banyak yang ditandai denga angka kelahiran total Nusa Tenggara Timur masih berada pada 3,4 anak per wanita usia subur.

“Untuk itu, saya minta kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk gencar mengkampanyekan manfaat Keluarga Berencana kepada masyarakat baik melalui pertemuan-pertemuan atau pada acara-acara dimana saudara-saudara diminta untuk menyampaikan sambutan-sambutan, maupun dengan mengunjungi keluarga-keluarga yang miskin tetapi memiliki banyak anak. Karena manfaat program KB yang paling utama adalah menghindarkan Ibu dari EMPAT TERLALU, yaitu TERLALU MUDA, TERLALU DEKAT, TERLALU BANYAK dan TERLALU TUA HAMIL DAN MELAHIRKAN. Empat Terlalu bagi ibu ibu perlu kita jaga, agar dapat menekan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, yang disebabkan karena kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Saya juga minta agar setiap desa memiliki data basis yang lengkap melalui pendataan yang benar,” pungkasnya. (pkpsetdabelu/Raynaldo).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *