SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT JAMINAN SOSIAL

Pemerintahan & Hukum Sosial Budaya

ATAMBUA, Sebagai Warga Negara Indonesia, salah satu yang menjadi hak kita adalah mendapatkan jaminan sosial. Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan Negara untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjamin perlindungan sosial terhadap Warga Belu, oleh Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu bersama BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu melaksanakan Rapat Perlindungan Tenaga Kontrak Kabupaten Belu. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Drs. Petrus Bere ini dilaksanakan di Aula Hotel Timor Atambua, Jumat (15/3).

Sekda Belu dalam sambutannya menyampaikan total tenaga kontrak Kabupaten Belu berdasarkan SK Bupati tahun 2019 berjumlah 1.480 orang dimana mereka adalah pekerja dan pemerintah adalah pemberi kerja.

“Berdasarkan SK Bupati Belu tahun 2019 jumlah tenaga kontrak Kabupaten Belu sebanyak 1.480 orang, dimana mereka adalah para pekerja dan pemerintah berposisi sebagai pemberi kerja”, ungkap Sekda Bere.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Drs. Petrus Bere

Lanjut Bere, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2013, Para tenaga kontrak harus memiliki jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, para tenaga kontrak pun harus didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan,” terang Petrus Bere.

Petrus Bere juga menyampaikan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu untuk menyampaikan informasi-informasi terkait jaminan sosial bagi tenaga kontrak daerah malalui BPJS Ketenagakerjaan, tugas pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendorong dan mendaftarkan para tenaga kontrak untuk menjadi peserta BPJS.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu, Verry K. Boekan menjelaskan khusus untuk tenaga kontrak, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mamfaat melalui program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

“BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian dengan iuran per bulan 8.964 rupiah yang dihitung berdasarkan gaji yang diterima teman –teman tenaga Kontrak,” terang Verry.

Lanjutnya, menindaklanjuti rapat hari ini BPJS Ketenagakerjaan dan Pemda akan segera malakukan MOU dan PKS sehingga para tenaga kontrak segera mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kedepan akan dibentuk tim dan berkoordinasi dengan OPD terkait dengan leading sektornya Dinas Nakertrans Kabupaten Belu untuk segera membuat MOU dan PKS antara Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga dasar itulah yang dapat diajukan pada DPR saat perubahan anggaran. Selain itu, BPJS juga akan menginisiasi program ini ke DPR sehingga para tenaga kontrak segera mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan,” tandas Verry.

Jaminan kecelakaan kerja adalah suatu jaminan yang diberikan apabila tenaga kerja mengalami musibah berupa kecelakaan kerja. Sedangkan, kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja (penyakit jabatan).

Adapun mamfaat yang diterima anggota BPJS Ketenagakerjaan berupa biaya rumah sakit sepenuhnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, perawatan rumah sakit dengan taraf pelayanan kelas 1, biaya transportasi sepenuhnya ditanggung, menerima santunan selama tidak bekerja, jika meninggal BPJS memberikan santunan (48 x gaji, ditambah beasiswa untuk satu orang anak, ditambah bantuan pemakaman 3.000.000 rupiah, ditambah bantuan santunan berkala 4.800.000 rupiah), jika meninggal saat tidak melaksanakan tugas diberikan santunan sebesar 24.000.000 rupiah kepada ahli waris. (pkpsetdabelu).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *