SUDAH 183 RIBU MASYARAKAT YANG TERDAFTAR JKN-KIS

Ekonomi Pembangunan

NANAET DUABESI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkapkan terdapat 183.151 (82 persen) masyarakat Kabupaten Belu yang sudah terdaftar  dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sedangkan masyarakat Kabupaten Belu yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS sebanyak 41.258 (14 persen).

Perwakilan BPJS Kabupaten Belu, I Putu Ferry Wibawa mengatakan, belum  terdaftarnya masyarakat sebagai peserta JKN-KIS  menjadi tugas  BPJS dengan Pemerintah Daerah.

“Data yang saya terima, sudah ada sekitar 82 persen atau 183.151 jiwa sudah mempunyai jaminan kesehatan, dan hanya tinggal 18 persen yang belum memiliki jaminan kesehatan atau sekitar 41.258 jiwa. Hal ini menjadi tugas kita bersama, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, terutama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk semua penduduk nantinya memiliki jaminan kesehatan,” kata dia pada acara  Penyerahan Secara Simbolis KartuBJPS-KIS kepada masyarakat Nanaenoe di Aula Kantor Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Sabtu (31/8/2019).

Selain itu, untuk mengejar jumlah tersebut, Ferry mengakui telah memiliki beberapa upaya pendekatan. Salah satunya  berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

“Tujuan kita adalah agar masyarakat bisa mendapat hak jaminan kesehatannya. Bagi masyarakat disini yang belum memiliki KTP, bisa diarahkan oleh Kepala Desa agar segera mengurus identitasnya. Identitas ini sangat penting, mengingat semua kebutuhan yang diberikan, baik oleh Pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan data NIK, baik untuk kesehatan, raskin, dan lai-lainnya,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam pendekatan itu nantinya BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaharui  data-data calon penerima bantuan sosial berupa NIK. Menurutnya, usulan bantuan jaminan kesehatan dari Dinas Sosial  masih menggunakan data yang lama, sehingga belum bisa tercover.

“NIK atau e-KTP bagi masyarakat sangat penting untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan. Olehkarenya NIK bagi calon penerima bantuan sosial segera diperbaharui,” tandasnya.

Dalam upaya tersebut, Bayu mengemukakan bahwa apabila masyarakat yang sudah memiliki KIS masih dikenakan biaya tambahan dari Puskesmas atau Rumah Sakit, agar segera melaporkan kepada pihak BPJS Kesehatan.

“Agar tidak dikenai biaya tambahan, syaratnya, KIS harus dalam kondisi aktif. Apabila masih disuruh membayar ataupun dikenakan biaya tambahan, mohon segera dilaporkan agar kami bisa berkoordinasi dengan dinas terkait ataupun puskesmas sehingga bapak-mama tidak dikenakan biaya lagi,” pungkasnya. (Pkpsetdabelu/Iryanto/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *