TEKAN ANGKA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMKAB BELU TEKEN MOU LINTAS SEKTORAL

Pemerintahan & Hukum Sosial Budaya

 ATAMBUA, Tekad Pemerintah Kabupaten Belu untuk terus meningkatkan kinerjanya dibuktikan dengan berbagai upaya dan langkah nyata yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Salah satu tekad untuk meningkatkan kerjasama antar Lembaga maupun Instansi di tingkat daerah adalah melakukan Penandatanganan Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Rabu (10/4/2019).

Kegiatan yang digagas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) ini dihadiri Bupati Belu, Kejari Belu, Pejabat Pengadilan Negeri Belu, Kepala Lapas Kelas 2B Atambua, Perwira Polres Belu dan Pejabat Kementerian Agama Atambua.

Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkomitmen bersama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Terima kasih kepada semua pihak yang hari ini mau berkomitmen bersama untuk melakukan upaya – upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” ungkap Willy.

Berdasarkan laporan, kasus kekerasan pada ibu dan anak di Kabupaten Belu cukup tinggi.

“Berdasarkan laporan P2TP2A, korban kekerasan pada ibu dan anak tahun 2011 – 2015 sebanyak 1.015 kasus, ini sangat luar biasa. Tahun 2018 ada 112 kasus, angka ini pun cukup tinggi, dengan rincian kekerasan seksual 21 kasus, kekerasan fisik 7 kasus, kekerasan psikis 10 kasus, penganiayaan 12 kasus, ingkar janji 9 kasus, ada beberapa kejahatan anak dibawah umur lainnya,” beber Bupati Willy.

Bupati Willy menambahkan, terkait kenakalan remaja yang memiliki dampak hukum, semua pihak perlu mensosialisasikan dan melakukan pembinaan agar kenakalan remaja dapat dihindari oleh anak – anak kita.

“Saat muda anak remaja merasa bahwa segala sesuatu yang ada di jalan adalah miliki mereka, misalnya melihat mangga milik orang kemudian mereka memetiknya tanpa ijin, secara hukum ini adalah pelanggaran, namun hal ini tidak dipahami oleh anak –anak kita. Mereka cuek saja akan hal itu, ini yang perlu kita bina dan sampaikan kepada mereka untuk aktivitas yang melanggar hukum tersebut dihindari,” ungkap Willy.

Bupati Willy juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Belu saat ini sudah ada Plaza Perijinan yang terintegrasi, salah satu ruangnya dapat digunakan oleh P2TP2A untuk pelayanan, menerima pengaduan dan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan.

“Tempat ini dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pelayanan. Jika ada yang ingin mengadu dan melaporkan terkait kekerasan pada ibu dan anak bisa langsung ke Plaza Perijinan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, salah satu tempat di Plaza Perijinan yang digunakan P2TP2A akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana penunjang untuk menciptakan kenyamanan pelayanan bagi klien yang ingin berkonseling di tempat tersebut.

Ketua P2TP2A Kabupaten Belu, Viviawati Lay Ng. Menjelaskan bahwa P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak untuk tindak kekerasan.

“Ini merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan ketrampilan serta kegiatan – kegiatan lainnya,” jalas Vivi Lay.

Adapun tugas dan fungsi P2TP2A yaitu, melakukan upaya preventif (Pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan upaya kreatif (Penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan melakukan upaya rehabilitasi (pemulihan).

P2TP2A dibentuk di Kabupaten Belu pada tanggal 14 Desember 2017, dan baru melaksanakan aktifitas pelayanan mulai tanggal 1 Januari 2018. Latar belakang pembentukan P2TP2A di Belu karena banyak terjadi kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Data tahun 2011 – 2015 mencapai 1015 kasus. Pada tahun 2019 posisi bulan Januari – April total kasus yang dilaporkan sebanyak 24 kasus.

Kehadiran P2TP2A di Kabupaten Belu memiliki dampak yang positif bagi kesadaran masyarakat dalam memberikan pelaporan dan informasi terkait kekerasan pada ibu dan anak yang ditandai dengan peningkatan pelaporan dan penanganan kasus yang sebelumnya tidak dilakukan pelaporan, bahkan didiamkan sama sekali oleh keluarga korban tindak kekerasan. (pkpsetdabelu/Reynaldo Klau).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *