WABUP BELU BUKA FGD DIKPLHD

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

Wakil Bupati Belu, Drs. J.T. Ose Luan membuka Forum Group Discussion (FGD) Perumusan Isu Prioritas Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Belu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Kamis, (27/2). Dokumen IKPLHD merupakan dokumen yang disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Belu tentang penyediaan informasi lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Belu dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan secara berkelanjutan.

Wakil Bupati Belu, Drs. J.T. Ose Luan dalam sambutan menyampaikan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya, hak dan kewajiban bagi seluruh warga dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan.

“Akhir-akhir ini, lingkungan dengan iklim seperti sekarang sudah ada gejala DBD sehingga tadi saya perintahkan untuk keluarkan surat kepada seluruh OPD, Camat, Kepala Desa untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan dan gerakan 3M,” ujar Wakil Bupati.

Dikatakan, salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan aplikasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses,” terang Wabup Belu.

Dijelaskan, dokumen IKPLHD menyajikan isu-isu prioritas dalam bidang lingkungan yang merupakan hasil kajian mendalam dari beberapa isu strategis di daerah. Kriteria yang digunakan adalah Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas hidup ataupun pressure sebagai penyebab-penyebabnya; Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera.

Lanjut mantan Kakansospol Kabupaten Belu, proses penetapan isu prioritas dalam IKPLHD diselenggarakan dalam bentuk FGD. Penetapan isu prioritas dilakukan secara partisipatif dan melibatkan beragam pemangku kepentingan.

“Isu prioritas ditetapkan berdasarkan atas kajian-kajian substansial dan urgen dari semua kondisi yang mempengaruhi lingkungan dengan dukungan data dan informasi dari berbagai OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dan lembaga terkait lainnya,” jelas Wakil Bupati.

Diakhir sambutan, Wabup Belu mengharapkan kegiatan FGD ini mampu menyaring isu-isu penting terkait lingkungan hidup dan mengerucutkan menjadi minimal 3 isu yang paling strategis dan paling banyak 5 isu strategis.

“Dengan pengerucutan isu ini dapat menjadi tongak utama dalam kegiatan dan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya,” pungkasnya.

Hadir dalam FGD ini Kadis Lingkungan Hidup, Dra. Yohanetha Mesak, MM, Para Camat, Utusan OPD, Dewan Evaluasi Lingkungan, LSM Gempita dan Tokoh Masyarakat serta Tim yeknis Penyusunan DIKPLHD. (prokompimbelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *