Evaluasi Penyaluran Dana Desa 2019 & Persiapan Penyaluran Dana Desa 2020

WABUP BELU PIMPIN RAPAT EVALUASI PENYALURAN DANA DESA 2019 DAN PERSIAPAN PENYALURAN DANA DESA 2020

Ekonomi Pembangunan Pemerintahan & Hukum

ATAMBUA, Wakil Bupati Belu Drs. J.T. Ose Luan memimpin rapat Evaluasi Penyaluran Dana Desa 2019 dan Persiapan Penyaluran Dana Desa 2020 di Gedung Wanita Betelalenok, Selasa, (21/1). Rapat yang diikuti 65 Kepala Desa dan 6 orang Pendamping/Tenaga Ahli serta unsur BPKAD, Inspektorat dan Dinas PMD tersebut, bertujuan untuk membangun kesepahaman regulasi pengelolaan dana desa tahun 2020 sehingga asas pengelolaan keuangan desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dapat tercapai, selain itu aspek pengelolaan keuangan dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat regulasi untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.

Hadir dalam Rapat Evaluasi ini PLH Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta, Kadis PMD, Januaria Nona Alo, S.IP dan Kepala KPPN Atambua, Suharto.

Wakil Bupati, Ose Luan mengatakan, dalam rangka mencapai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka dibutuhkan pemahaman yang sama terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan dana desa baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

“Keberhasilan pengelolaan dana desa dengan fokus tujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa,” ungkapnya.

Wabup Belu menjelaskan, dalam sebuah proses ada input (masukan,red) berupa dokumen, aturan dana yang berproses hingga pertanggungjawaban melalui laporan yang menjadi output (keluaran,red).

“Kalau dalam pengelolaan, outputnya adalah pengerjaan fisik selesai. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan 100 % itu outputnya. Kemudian dievaluasi dan dia menjadi umpan balik (feedback),” tukasnya

Ia menambah, untuk melihat segala sesuatu yang sudah kita terima, kita kerjakan dan kita pertanggungjawabkan, sudah tentu merujuk pada juknis dan juklak sesuai regulasi yang ada.  Menurutnya, regulasi itu penting, apalagi yang berhubungan dan berkaitan dengan keuangan.

“Biasanya menjadi tanggung jawab yang kita laksanakan adalah mengelola keuangan desa secara baik, sehingga kita memperoleh keluaran yang baik. Hal ini menjadi bukti pertanggungjawaban secara moral sebagai aparat yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu,” tandasnya.

Wabup Ose berharap kegiatan evaluasi ini menjadi bahan masukan untuk merencanakan mekanisme yang baru sesuai aturan yang berlaku.

“Kita harus bekerja sesuai aturan yang berlaku dengan mempertanggungjawabkan secara benar, sehingga kita dapat mempersiapkan dana desa 2020 secara baik dan benar,” ujar Wabup Ose Luan. (prokompimbelu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *