WUJUDKAN KUALITAS DATA, PEMKAB BELU GUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK

Kesehatan

ATAMBUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Belu mulai tahun 2018 telah mengambil satu langkah maju dalam penyediaan data terpilah gender dan anak dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Dari 21 Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, hanya Kabupaten Belu yang sudah menggunakan sistem ini sebagai wujud peningkatan penyediaan kualitas data. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Belu, Drs. J. T. Ose Luan saat membaca Sambutan Bupati Belu Willybrodus Lay, SH di acara Sosialisasi SIGA yang berlangsung di Gedung Betelalenok Atambua, Selasa (27/8/2019).

Wabup mengatakan, Sistem Informasi Gender dan Anak dapat mengintegrasikan data dari berbagai bidang/sektor dengan menggunakan teknologi berbasis website, sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, tanpa ada pembatas ruang dan waktu.

“Namun dalam perjalanannya, aplikasi tersebut belum berfungsi secara optimal, karena masih minimnya ketersediaan data terpilah gender dan anak, baik dari organisasi perangkat daerah maupun lintas sektoral lainnya,” ujarnya.

Berbicara tentang gender dan anak, ungkap Wabup Ose bahwa  tidak hanya menjadi kebutuhan dan perhatian dari instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, namun menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh lintas sektor.

“Oleh karena itu kepada seluruh peserta sosialisasi saya berharap, agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat berupa, peningkatan pemahaman terkait penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak sebagai upaya pengelolaan pembangunan data serta dapat mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di Kabupaten Belu,” jelasnya.

Wabup mengetengahkan, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia, baik perempuan maupun laki laki, termasuk anak-anak maupun dewasa. Hak warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualias hidupnya merupakan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak.

“Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai. Hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya,” tandas Wabup.

Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender. Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut.

“Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan pengalaman sebagai laki laki,” tukasnya.

Penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur serta analisisnya menjadi suatu keharusan, khususnya terkait dengan input bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender ( PUG ) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di seluruh bidang pembangunan serta pengembangan kebijakan yang responsive gender dan anak.

“Hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Dalam instruksi ini, mengharuskan semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam mendukung pembangunan,” sebut Wabup Ose. (Pkpsetdabelu/Trebor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *